WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan secara umum terdapat dua kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi. Kedua, pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kelompok miskin ekstrem.
Wapres menuturkan dua kebijakan tersebut diterapkan di Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan kemiskinan. Ia menekankan pentingnya memastikan program-program yang dijalankan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut benar-benar menjangkau kelompok masyarakat miskin ekstrem.
"Anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan, tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten bisa sampai diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem," tegas Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Kamis (30/9).
Lebih lanjut, Wapres memaparkan ada lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021, Total jumlah penduduk miskin ekstrem di kelima kabupaten mencapai 508.571 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 265.180 rumah tangga.
Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Probolinggo dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa (9,74%), Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa (6,05%), Kabupaten Lamongan 87.620 jiwa (7,37% ), Kabupaten Bangkalan 123.490 jiwa (12,44%), serta Kabupaten Sumenep 130.750 jiwa (11,98%).
Oleh sebab itu, ujar Wapres, pemerintah menentukan lokus prioritas guna mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, melainkan juga dengan penduduk ekstrem yang besar.
Wapres menuturkan bahwa target pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0% pada akhir 2024 merupakan tantangan berat.
"Artinya, kinerja pembangunan secara keseluruhan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, menjadi kunci utama penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Selain itu, sejak awal 2020 kita juga menghadapi pandemi covid-19 yang sempat menyebabkan kontraksi ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan kita," paparnya.
Walaupun tantangan ini berat, sambung Wapres, ia optimistis melalui kolaborasi lintas pihak,masalah kemiskinan di Jawa Timur akan dapat ditanggulangi. Wapres meminta agar gubernur dan kelima bupati di wilayah prioritas memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem, mendapatkan seluruh program.
Baca juga: Wapres: Pemerintah Tambah Alokasi Bansos Atasi Kemiskinan Ekstrem
Selain itu, gubernur dan para bupati diminta juga agar memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.
Menutup arahannya, Wapres berpesan agar dunia usaha yang beroperasi di wilayah prioritas dapat turut berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan ekstrem dengan mendorong konvergensi program tangung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) dengan menggunakan pendekatan dan sasaran yang sama dengan program pemerintah. (P-2)
