RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI7DRR sebesar 3,50%. Lalu, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.
Artinya, Bank Indonesia telah menahan tingkat suku bunga acuan sebanyak 7 kali. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan keputusan ini sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. Apalagi, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Serta, mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut melalui berbagai langkah," ujar Perry dalam paparan secara virtual, Selasa (21/9).
Baca juga: Presiden: Krakatau Steel Harus Penuhi Kebutuhan Baja Nasional
Rinciannya, yaitu kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kemudian, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif.
Lalu, memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman asesmen transmisi SBDK dan SB Kredit baru per jenis kredit berdasarkan Kelompok Bank (Lampiran). Kebijakan lainnya, mendorong akselerasi perluasan merchant QRIS khususnya di pasar, pusat perbelanjaan dan tempat ibadah.
Baca juga: Menkeu: Negara Mencairkan Harta Obligor Senilai Rp109,5 Miliar
Tujuan kebijakan tersebut untuk meningkatkan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, sekaligus mendukung protokol kesehatan. Bank Sentral juga memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah terkait pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial dan elektronifikasi transaksi.
Sehingga, dapat mendorong realisasi belanja pemerintah dan memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi. Berikut, melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS), yang bekerja sama dengan instansi terkait.
"Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan," pungkas Perry.(OL-11)
