Berita Terbaru Kebijakan Hari Ini

Perhatian Pemerintah terhadap Kelas Menengah sangat Minim

Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, menyebut ini pemerintah belum optimal memberikan perhatian pada penguatan kelas menengah.

Perhatian Pemerintah terhadap Kelas Menengah sangat Minim

Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, menyebut ini pemerintah belum optimal memberikan perhatian pada penguatan kelas menengah.

Berikut Program Prabowo Subianto yang Bisa Dieksekusi Tahun Depan

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan sejumlah program hasil terbaik cepat (PHTC) yang telah disetujui oleh presiden terpilih Prabowo Subianto bisa dieksekusi pada 2025

PMI Manufaktur Kontraksi Akibat Kegagalan Koordinasi Antarkementerian

DEINDUSTRIALISASI sektor manufaktur yang terjadi saat ini di Tanah Air dinilai tak lepas dari lemahnya koordinasi dan eksekusi kebijakan kementerian di bidang ekonomi.

Finalisasi Kebijakan di APBN 2025 Disepakati Bersama oleh Jokowi dan Prabowo Subianto

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan beberapa finalisasi kebijakan yang substansial di APBN 2025 akan disepakati bersama oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Industri Manufaktur Dalam Kondisi Genting

Pemerintah diharapkan bisa mengesampingkan ego sektoral dan duduk bersama untuk menghasilkan kebijakan yang tepat bagi industri pengolahan di dalam negeri.

Bea Cukai Tanggapi Isu Ekstensifikasi Cukai

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, memberikan tanggapan terkait isu kebijakan ekstensifikasi cukai.

Pemerintah Dorong Pemerataan Ekonomi dan Perkuat Ketahanan Pangan di Manado

Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.

JD Vance Serang Kebijakan Joe Biden dalam Kampanye Wakil Presiden

Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.

Pemerintah harus Sosialisasikan Pembatasan Penyaluran BBM Bersubsidi

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

PPIR Tegaskan akan Kawal Kebijakan Prabowo Subianto

Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.

Kebijakan Kesehatan Perlu Diperkuat di Tingkat Pemda

Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.

Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemda Masih Rendah Akibat Ketidaktegasan Pemerintah

PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen

Bereskan Kemacetan, GMP Cari Solusi Bareng Unpad

Kemacetan berkaitan erat dengan isu sosial dan lingkungan. Seharusnya, ada kesadaran bersama terkait masalah tersebut.

Prabowo Subianto Dapat Jaminan Keleluasaan Penggunaan APBN 2025

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto mendapatkan jaminan keleluasaan APBN 2025 dari Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Tingkatkan Kebijakan K3 Tanah Air, Kemnaker Gandeng KOSHA

Kemnaker dan Korea Occupational Safety & Health Agency (KOSHA) telah menandatangani Implementing Agreement (IA) untuk Proyek Peningkatan K3 di Indonesia

Pemerintah Didesak Optimalkan Penerimaan Pajak

Pemerintah didorong untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan negara agar memiliki ruang fiskal. Itu dinilai penting agar pemerintahan baru ke depan tidak menambah utang negara.

Pengamat Nilai Perlu Ada Reformulasi Kebijakan Pendidikan

Reformulasi kebijakan penting untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

WWF Dorong Perbankan Perkuat Pengelolaan Risiko Perubahan Iklim

Berdasarkan Susba 2023, dukungan perbankan untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam dan sosial masih sangat terbatas yakni 5%.

Kondisi Hukum Indonesia makin tidak Baik-Baik Saja

GURU Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto mengungkapkan kondisi hukum di Indonesia semakin hari semakin tidak baik-baik saja.

Menuju HUT ke-80 RI:  Beasiswa Santri, Investasi Indonesia Emas 2045

Mengapa Indonesia Gagal di U-23?

Kemandirian Berpikir Kunci Kemajuan Bangsa

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia