Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEBIJAKAN zero over dimension overload (Zero Odol) dinilai akan sulit untuk diterapkan tanpa adanya pembenahan di infrastruktur jalan dan jembatan timbang. Untuk itu, perlu dibentuk sebuah badan setingkat kementerian untuk mengurus logistik yang akan fokus membuat blueprint terkait kebijakan Zero Odol ini.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Agus Taufik Mulyono, mengatakan salah satu problem yang harus diselesaikan pemerintah sebelum memberlakukan Zero Odol adalah masalah status dan fungsi jalan yang masih karut-marut dan tidak jelas. Sementara, ketika mengangkut barang dari pabrik ke tempat tujuannya, truk-truk tersebut akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional). “Hal tersebut merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima (7/1).
Saat melalui jalan yang berbeda-beda itu, menurutnya, truk-truk itu tidak mungkin akan menurunkan barang-barang bawaannya saat akan pindah jalan. Apalagi, saat membongkar muatannya itu, dibutuhkan yang namanya terminal handling sebagai tempat untuk mengumpulkan barang-barang yang kelebihan muat.
“Masalahnya, terminal handling ini tidak pernah ada karena memang tidak diwajibkan dalam undang-undang,” tukas Agus.
Fakta-fakta tersebut yang menurut Agus akhirnya membuat jalan-jalan itu, khususnya jalan yang ada di kabupaten banyak yang rusak karena harus dilalui truk-truk besar. “Jadi, karut-marut antara kelas, fungsi dan status jalan inilah sebetulnya yang menjadi penyebab hancur-hancuran jalan itu. Artinya, penerapan kelas jalan itu tidak sesuai dengan penerapan status jalannya,” ujarnya.
Agus mengatakan carut-marutnya kelas, fungsi, dan status jalan itu tersebut terjadi lantaran tidak adanya keselarasan antara UU Jalan dengan UU Lalu Lintas tidak pernah sinkron. “Kelas jalan, dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu. Jadi, masalah Odol ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Mau diselesaikan pakai apa?” ucapnya.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Ian Sudiana mengusulkan agar pemerintah menambah ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, serta menaikkan kapasitas daya dukung jalan. “Untuk itu, perlu dibentuknya sebuah badan setingkat kementerian yang mengurus logistik yang akan fokus membuat blueprint atau cetak biru terkait kebijakan Zero Odol ini,” tukasnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus praktisi transportasi dan logistik, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti keberadaan jembatan timbang yang ada saat ini. Menurutnya, untuk bisa menjalankan kebijakan Zero Odol, juga diperlukan pembenahan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan perangkat peralatan di jembatan timbang. “Jika itu belum dilakukan maka akan sulit bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan kebijakan Zero Odol ini,” katanya.
Dia mengatakan jumlah SDM di jembatan timbang itu sangat kurang dan peralatannya juga banyak yang sudah rusak. Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, sampai dengan sekarang ini hanya 25 jembatan timbang yang dibuka. Dan itupun tidak beroperasi 24 jam, tapi hanya 8 jam saja. Selain jembatan timbang, menurut Haryo, yang perlu dibenahi lainnya adalah daya dukung jalan. Dia mengungkapkan daya dukung jalan atau muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton. Sementara, di negara lain seperti China sudah mencapai 100 ton, Jepang dan Eropa 75 ton. “Artinya, jalan-jalan yang ada sekarang harus dibongkar semua. Konstruksinya harus kuat,” tukasnya.
Menurutnya, penerapan Zero Odol ini juga perlu dibicarakan dengan semua stakeholder terkait. Hal itu bertujuan untuk mencari solusi bersama agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan saat kebijakan ini diterapkan. “Semua stakeholder perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang bisa diterima semua pihak,” katanya. (M-3)
Diketahui, penyelenggaraan kejuaraan Liga 1 musim 2021/2022 akan berakhir pada Kamis (31/3) malam. Ada empat pertandingan terakhir yang akan digelar.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan agar harga tes PCR diturunkan menjadi Rp450-550 ribu. Upaya itu dinilai dapat meningkatkan testing covid-19.
Pemprov DKI sudah menyiapkan lima lokasi untuk ajang balap mobil listrik Formula E. Nantinya, utusan Formula E meninjau langsung lokasi yang dipilih.
Pengguna jasa MRT dan LRT diminta tetap menerapkan protokol kesehatan, sekalipun status PPKM DKI Jakarta sudah berubah ke level 2.
Pemprov DKI Jakarta diketahui berencana meluncurkan jenis kartu tiket yang berlaku di seluruh moda transportasi, yakni kartu JakLingko versi terbaru.
Penurunan muka tanah juga berkontribusi pada ancaman tenggelamnya wilayah Jakarta, yang dibarengi dengan kenaikan permukaan air laut.
POLRESTA Bandung, telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di daerah rawan banjir yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Ada tiga titik yang menjadi perhatian karena berpotensi terjadi kemacetan akibat pertemuan arus kendaraan.
Terdapat beberapa titik blind spot di ruas jalan Cianjur-Puncak
Kenaikan volume lalu lintas didominasi kendaraan roda dua atau sepeda motor.
Skenario yang dilakukan meliputi manajemen rekayasa lalu lintas, kantong parkir kendaraan bermotor, hingga operasional shuttle bus untuk para penonton menuju Stadion Manahan.
Untuk mengurai kepadatan lalin itu, rekayasa lalin contraflow diperpanjang mulai dari Km 47 hingga Km 61.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved