Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) memahami aspirasi para sopir truk yang menyuarakan sikap mereka terhadap aturan penegakan pelanggaran Over Dimension and Over Loading (ODOL).
RATUSAN sopir truk unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang pada Jumat (20/6) sore.
BANDAR sayuran di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terkena dampak aksi mogok sopir truk lantaran sejumlah komoditas sayuran gagal dikirim ke pasar di wilayah Jabodetabek.
PARA sopir truk seluruh Indonesia menolak penyelesaian Zero ODOL (Over Dimension Overloading) yang hanya mengutamakan sisi penegakan hukum semata.
Kapolsek Gondangrejo Iptu Subkhi menyebut, insiden perusakan itu hanya kesalahpahaman dari pendemo yang berujung tindakan perusakan.
WAKIL Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menegaskan bahwa penerapan zero ODOL (Over Dimension Over Load) tanpa roadmap yang jelas ibarat macan ompong
ALFI DKI Jakarta mendukung upaya pemerintah dalam zero ODOL pada angkutan logistik. Mereka menekankan pentingnya perumusan roadmap (peta jalan) dan payung hukum yang jelas
Belum dibuatnya roadmap Zero ODOL itu jugalah yang menyebabkan banyak industri yang belum siap untuk menerapkannya hingga sekarang.
Penerapan kebijakan Zero ODOL ini bisa menimbulkan berbagai permasalahan bagi industri pulp dan kertas.
KEBIJAKAN Zero Odol dinilai akan sulit untuk diterapkan tanpa adanya pembenahan di infrastruktur jalan dan jembatan timbang. Untuk itu, perlu dibentuk sebuah badan setingkat kementerian
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved