Kepailitan Sritex Jadi Bukti Kebijakan Pemerintah yang Semrawut

Kasus kepailitan yang dialami oleh Sritex dinilai menjadi tambahan masalah industri padat karya Indonesia, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang sudah bertahun-tahun terjadi.

"Yang disebabkan karena tidak harmonisnya kebijakan yang semestinya bisa mendukung industri domestik, baik kebijakan yang kaitannya dengan akses pasar maupun juga dari sisi biaya produksi," ucap Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal saat dihubungi pada Senin (28/10).

Lebih lanjut, Faisal menyatakan bahwa industri pada umumnya memiliki banyak permasalahan yang harus dihadapi. Mulai dari biaya produksi, harga gas, masalah tuntutan kenaikan upah untuk buruh, serta permasalahan untuk memperoleh barang baku.

"Sering kali banyak yang tidak sinkron. Kalau kita mengimpor bahan baku misalkan malah kustru mahal tarifnya dibandingkan impor barang jadi. Di sisi lain, akses pasar domestik ini juga banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan malah kustru menggerus psar dalam negeri untuk industri tekstil," bebernya.

"Termasuk diantaranya masalah kontrol terhadap impor baik yang legal maupun ilegal," sambung dia.

Maraknya produk impor ilegal, lanjut Faisal, menjadi salah satu penyebab industri tekstil dalam negeri untuk bisa survive, bahkan kali ini sudah berdampak terhadap industri tekstil yang sudah cukup lama berdiri.

"Jadi artinya pemerintah harus lebih serius dan lebih cepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi industri tekstil dan produk tekstil. Karena dia industri padat karya efeknya kemana-mana termasuk dalam hal PHK, peningkatan masalah pengangguran, dan masalah sosial lainnya," tandasnya. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika