Geopolitik Ganggu Perkembangan Industri Pertahanan Dalam Negeri

HOLDING Badan Usaha Milik Negara (BUMN), DEFEND ID, menghadapi tantangan secara geopolitik untuk membangun industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya datang dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat.

Demikian disampaikan Direktur Bisnis dan Kerja Sama PT LEN Industri, Irwan Ibrahim. LEN merupakan perusahaan induk DEFEND ID yang di dalamnya juga mencakup PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

Menurut Irwan, tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mengembangkan industri pertahanan semakin kompleks di tengah dinamika yang semakin memanas. Kebijakan Amerika yang disebutnya terkait Undang-Undang tentang Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) and Science.

Baca juga : Kemenlu RI Sebut Polisi AS Selidiki Penyerangan pada 2 Remaja WNI

"Isu-isu global seperti the CHIPS and Science Act yang diterapkan oleh Amerika Serikat, serta larangan ekspor drone oleh Tiongkok menambah tantangan yang signifikan bagi negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia," kata Irwan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/2).

Selain kebijakan dari negara lain, Irwan juga menyoroti perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah mengganggu rantai pasokan global untuk industri pertahanan. Sebagai negara berkembang, Indonesia disebutnya masih membutuhkan teknologi dari luar negeri.

Guna mengakali kondisi yang dihadapi saat ini, Irwan menjelaskan pihaknya terus mengeksplorasi vendor potensial lain yang dapat membantu Indonesia untuk mengembangkan industri pertahanan.

LEN Industri sendiri selama ini telah mengembangkan elektronika pertahanan berupa command and control system, navigation and communication system, sensor system, weapon control system and electronics warfare, serta unmanned system. LEN juga memiliki keunggulan dalam pemeliharaan maupun menggelar sistem radar. (Tri/P-2)