Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto berpendapat Indonesia bisa mengambil keuntungan dari kebijakan proteksionisme yang akan dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Trump disebut akan menetapkan kebijakan tarif impor tinggi terhadap Tiongkok yang dianggap sebagai bentuk proteksionisme. Dengan adanya rencana tersebut, Tiongkok diprediksi akan mengalihkan pasar ekspornya ke kawasan lain, seperti ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia.
"Produk-produk Tiongkok yang tidak bisa masuk ke AS kemungkinan akan membanjiri wilayah Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (30/11).
Dampak kebijakan Trump disebut bakal mempengaruhi Indonesia sebagai pemain besar di Asia Tenggara. Trump disinyalir akan melakukan perang dagang baru yang dapat mengganggu rantai pasok global, memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia, dan menciptakan ketidakpastian di pasar.
Hal tersebut, kata Eko, dapat menekan arus investasi lintas negara, yang pada akhirnya mempengaruhi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan, termasuk Indonesia.
Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar di sektor investasi. Menurutnya, perang dagang ini menyebabkan investor asing mulai mencari alternatif selain Tiongkok, dan Indonesia bisa menjadi tujuan mereka
“Ketika Trump terpilih, investor mulai khawatir dengan stabilitas di Tiongkok. Di satu sisi, ini menjadi peluang Indonesia sebagai negara besar," ucapnya.
Di tengah tantangan ekonomi yang tidak pasti, Co-Founder Tumbuh Makna, Benny Sufami menuturkan salah satu dampak kebijakan Trump adalah pergeseran rantai pasok global. Hal ini membuka peluang bagi sektor manufaktur dan ekspor Indonesia.
“Produksi yang sebelumnya terpusat di Tiongko kini mulai berpindah ke negara lain, termasuk Indonesia. Investor bisa fokus pada emiten yang berorientasi ekspor dengan prospek pasar ke AS atau mitra dagang lainnya,” imbuhnya.
Benny kemudian mengingatkan bahwa kesiapan infrastruktur dan daya saing Indonesia perlu terus ditingkatkan agar peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, skenario kebijakan Trump juga perlu disikapi dengan bijak dengan mendorong perencanaan yang strategis, salah satunya melalui diversifikasi portofolio.
“Investor perlu mendiversifikasi aset ke instrumen aset kelas pendapatan tetap atau obligasi. Ini penting untuk menghadapi volatilitas pasar akibat kebijakan proteksionisme,” pungkasnya. (Z-11)
Korea Utara kembali melontarkan kecaman terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang tengah berlangsung.
Latihan militer gabungan Super Garuda Shield menyatukan lebih dari 6.000 pasukan dari 13 negara peserta.
Penggunaan senjata hanya diizinkan sebagai langkah terakhir dan terbatas pada situasi ancaman kematian atau cedera serius.
AFE menyoroti minimnya transparansi dan komunikasi dari pihak La Liga mengenai rencana membawa pertandingan domestik ke luar negeri.
AS memperluas upaya untuk menghambat Pengadilan Pidana Internasional atas penuntutannya terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Isu penolakan udang asal Indonesia asal AS itu menjadi sorotan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petambak, industri pengolahan, eksportir, hingga pemerintah.
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved