Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto berpendapat Indonesia bisa mengambil keuntungan dari kebijakan proteksionisme yang akan dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Trump disebut akan menetapkan kebijakan tarif impor tinggi terhadap Tiongkok yang dianggap sebagai bentuk proteksionisme. Dengan adanya rencana tersebut, Tiongkok diprediksi akan mengalihkan pasar ekspornya ke kawasan lain, seperti ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia.
"Produk-produk Tiongkok yang tidak bisa masuk ke AS kemungkinan akan membanjiri wilayah Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (30/11).
Dampak kebijakan Trump disebut bakal mempengaruhi Indonesia sebagai pemain besar di Asia Tenggara. Trump disinyalir akan melakukan perang dagang baru yang dapat mengganggu rantai pasok global, memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia, dan menciptakan ketidakpastian di pasar.
Hal tersebut, kata Eko, dapat menekan arus investasi lintas negara, yang pada akhirnya mempengaruhi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan, termasuk Indonesia.
Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar di sektor investasi. Menurutnya, perang dagang ini menyebabkan investor asing mulai mencari alternatif selain Tiongkok, dan Indonesia bisa menjadi tujuan mereka
“Ketika Trump terpilih, investor mulai khawatir dengan stabilitas di Tiongkok. Di satu sisi, ini menjadi peluang Indonesia sebagai negara besar," ucapnya.
Di tengah tantangan ekonomi yang tidak pasti, Co-Founder Tumbuh Makna, Benny Sufami menuturkan salah satu dampak kebijakan Trump adalah pergeseran rantai pasok global. Hal ini membuka peluang bagi sektor manufaktur dan ekspor Indonesia.
“Produksi yang sebelumnya terpusat di Tiongko kini mulai berpindah ke negara lain, termasuk Indonesia. Investor bisa fokus pada emiten yang berorientasi ekspor dengan prospek pasar ke AS atau mitra dagang lainnya,” imbuhnya.
Benny kemudian mengingatkan bahwa kesiapan infrastruktur dan daya saing Indonesia perlu terus ditingkatkan agar peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, skenario kebijakan Trump juga perlu disikapi dengan bijak dengan mendorong perencanaan yang strategis, salah satunya melalui diversifikasi portofolio.
“Investor perlu mendiversifikasi aset ke instrumen aset kelas pendapatan tetap atau obligasi. Ini penting untuk menghadapi volatilitas pasar akibat kebijakan proteksionisme,” pungkasnya. (Z-11)
Putra Donald Trump adalah salah satu investor di tambang 'unsur tanah jarang' pertama di pulau Arktik tersebut.
Tiga uskup agung Katolik AS mengatakan bahwa landasan moral untuk tindakan Amerika di dunia dipertanyakan akibat penggunaan atau ancaman kekuatan militer kembali.
ANCAMAN Donald Trump pada Sabtu (17/1) untuk mengenakan tarif pada delapan negara Eropa kecuali mereka mendukung rencananya untuk membeli Greenland mengejutkan banyak orang.
ANCAMAN perdagangan Trump terhadap pemerintah Eropa terkait Greenland meningkatkan kemungkinan bahwa pemerintah Eropa akan mengurangi kepemilikan aset AS mereka.
PARA pemimpin Kristen senior di Jerusalem, Palestina, memperingatkan campur tangan pihak luar yang mengancam masa depan Kekristenan di Tanah Suci, khususnya Zionisme Kristen.
PARA penasihat Presiden AS tidak sabar menghadapi keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mereka terus mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Gaza.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved