Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Jusuf Kalla menemui delegasi Hamas Palestina yang dipimpin Pejabat Biro Politik sekaligus Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas, Bassem Naim, di Malaysia, Minggu (5/5).
JK menjelaskan Indonesia pernah memiliki sejarah punya 100 menteri di era Presiden Soekarno. Namun, sistem pemerintahan tidak berjalan maksimal.
MANTAN Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan sesungguhnya konflik yang terjadi di Papua dapat diselesaikan dengan cara damai.
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan semua konflik, termasuk yang terjadi di Papua, dapat diselesaikan. Namun, tergantung pada keseriusan pemerintah menanganinya.
Penyelesaian kontroversi terkait video komentar yang diduga menista agama Islam menjadi fokus saat Pendeta Gilbert meminta pertemuan dengan Jusuf Kalla.
MENARIK menyimak pernyataan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) dalam acara diskusi di Universitas Indonesia atau UI, Depok, Kamis (7/3).
Anies memastikan bakal menyampaikan sikapnya usai KPU mengumumkan secara resmi
Anies-Imin berencana gugat hasil pemilu ke MK
Capres Anies Baswedan, cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, hingga Surya Paloh hadir memenuhi undangan buka puasa bersama (bukber) di kediaman Jusuf Kalla (JK).
Fraksi Partai NasDem fokus menguatkan substansi materi hak angket agar penggunaan hak tersebut tidak sekadar menjadi gimik politik.
JUSUF Kalla (JK) merespons adanya laporan dugaan penerimaan gratifikasi Bank Jateng yang menyeret calon presiden Ganjar Pranowo di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
WAKIL Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap menggunakan anggaran untuk kebijakan yang tidak penting.
WAKIL Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) dikabarkan telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Hak angket merupakan upaya pengusutan dugaan kecurangan perhelatan pemilu 2024.
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengungkap perkembangan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai hak angket di DPR diperlukan. Hak angket itu terkait dengan kekurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya mantan Gubernur Jawa Barat Solihin Gautama Purwanegara (GP).
Akan ada banyak topik yang dibahas apabila kedua tokoh tersebut bertemu
JK mengatakan dirinya tidak akan membawa institusi manapun bila bertemu Megawati
Wacana pengajuan hak angket tersebut bertujuan untuk menyikapi menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan partai koalisi capres nomor urut 02.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved