JK Yakin Konflik di Papua Bisa Diselesaikan dengan Cara Damai

MANTAN Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan sesungguhnya konflik yang terjadi di Papua dapat diselesaikan dengan cara damai. Penyelesaian dengan pendekatan yang mempertimbangkan suara dan tuntutan dari warga Papua, kata JK, bisa jadi kuncinya.

JK menyebut sejak dulu sebagian warga Papua merasa mereka dijajah dan ‘dirampok’ oleh negaranya sendiri. Karena itu, JK mengingatkan agar pemerintah dapat menggunakan pendekatan yang damai dan memahami dengan benar apa yang menjadi keluhan warga Papua selama ini.

“Kalau Anda baca Papua, hanya dua tuntutannya, ingin merdeka karena merasa dijajah, kedua kita dianggap merampok Papua. Papua itu, bisa diselesaikan dengan cara damai. Mereka kan merasa, ‘wah kita dirampok’. Siapa bilang dirampok? Buka data,” ujar JK dalam kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (25/4).

Baca juga : Komnas HAM Kaji Aturan Perubahan Terminologi KKB Papua menjadi OPM

JK menjelaskan perlu ada dialog dengan warga Papua dan memberikan keyakinan pada mereka bahwa sesungguhnya negara tidak pernah berniat untuk menjajah apalagi merampok kekayaan mereka.

Bahkan, JK juga menyampaikan bahwa selama ini negara memberikan anggaran APBN ke Papua dengan angka yang besar. Subsidi yang diberikan ke Papua juga besar.

“Kita malah kasih lebih banyak. Ini bukan kita merampok. Kita mensubsidi besar Papua. Sampai sekarang kira-kira pendapatan Papua itu kurang lebih Rp 40 triliun. Anggaran kita ke Papua sekarang Rp 85 triliun, itu waktu itu saya katakan. Bandingkan dengan Papua Nugini. Dia lebih kaya, tapi anggarannya seperti apa? Bandingkan dengan Jayapura. Papua itu lebih federal dari federal. Untuk gubernur, bupati Papua, harus orang asli Papua,” kata JK.

Baca juga : Masyarakat Tidak Boleh Dilibatkan dalam Konflik Bensenjata di Intan Jaya Papua

“Orang Papua bisa menjadi gubernur di mana saja, tetapi kita tidak bisa jadi gubernur di Papua. Inilah cara mendamaikannya. Kita harus mengerti pokok permasalahannya. Kalau Anda tidak mengerti persoalan ini, sulit,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, JK juga menyampaikan dia ingin sekali membantu dan menjadi mediator dalam konflik Papua. Namun, pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menyelesaikan konflik itu dengan caranya sendiri.

“Karena saya terlibat dalam penyelesaian empat konflik terakhir, Papua itu, semua kita ingin selesaikan. Tetapi Pak Jokowi ingin selesaikan sendiri, jadi saya tidak masuk. Sebenarnya itu bisa diselesaikan. Karena saya bisa berikan konsultasi ke pemerintah,” pungkasnya.

(Z-9)