Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) dikabarkan telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Informasi yang berhembus, keduanya membahas tindak lanjut hak angket terkait kecurangan pemilu.
Merespons kabar itu, Kalla mengaku sering bertemu dengan Hasto. Tapi, dia tidak merinci informasi yang dibicarakan.
“Ya sering ketemu sih,” kata Kalla di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis, 7 Maret 2024.
Baca juga : Jusuf Kalla Tunggu Konsolidasi Megawati di Internal PDIP
Kalla hanya memberikan jawaban singkat atas kabar tersebut. Dia bergegas meninggalkan pewarta setelah kegiatannya di UI rampung.
Sebelumnya, Kalla menegaskan wacana pertemuannya dengan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri atas nama pribadi. Dia tak membawa embel-embel Partai Golkar dalam pertemuan tersebut.
Hal itu disampaikan JK merespons pernyataan politikus senior Golkar Idrus Marham. Idrus menyebut pertemuan itu tidak etis bila JK mewakili Golkar.
Baca juga : PDIP: Hak Angket Tunggu Rekomendasi Tim Ganjar-Mahfud
"Saya datang sebagai Jusuf Kalla," kata JK setelah memberi sambutan pada acara pembukaan Muktamar DMI di Hotel Sultan, Jumat, 1 Maret 2024.
JK mengatakan dirinya tidak akan membawa institusi manapun bila bertemu Megawati. Termasuk, tidak mengatribusikan dirinya sebagai politikus senior Golkar.
(Z-9)
Deddy mengatakan berkantor di Papua akan menjadi momen penting bagi Gibran. Ia mengatakan Gibran akan berkontribusi bagi pembangunan Papua ketimbang membagikan produk perawatan kulit.
Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi arah politik partai
PDIP belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
DALAM rangka memperingati Bulan Bung Karno, organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Soekarno Padel Open 2025, Sabtu (28/6).
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Zaenur Rohman menilai tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan Jaksa KPK terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terlalu ringan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bisa dituntut maksimal 12 tahun penjara.
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto meyakini kasusnya diintervensi oleh kekuasaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved