Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
WAKIL Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) dikabarkan telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Informasi yang berhembus, keduanya membahas tindak lanjut hak angket terkait kecurangan pemilu.
Merespons kabar itu, Kalla mengaku sering bertemu dengan Hasto. Tapi, dia tidak merinci informasi yang dibicarakan.
“Ya sering ketemu sih,” kata Kalla di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis, 7 Maret 2024.
Baca juga : Jusuf Kalla Tunggu Konsolidasi Megawati di Internal PDIP
Kalla hanya memberikan jawaban singkat atas kabar tersebut. Dia bergegas meninggalkan pewarta setelah kegiatannya di UI rampung.
Sebelumnya, Kalla menegaskan wacana pertemuannya dengan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri atas nama pribadi. Dia tak membawa embel-embel Partai Golkar dalam pertemuan tersebut.
Hal itu disampaikan JK merespons pernyataan politikus senior Golkar Idrus Marham. Idrus menyebut pertemuan itu tidak etis bila JK mewakili Golkar.
Baca juga : PDIP: Hak Angket Tunggu Rekomendasi Tim Ganjar-Mahfud
"Saya datang sebagai Jusuf Kalla," kata JK setelah memberi sambutan pada acara pembukaan Muktamar DMI di Hotel Sultan, Jumat, 1 Maret 2024.
JK mengatakan dirinya tidak akan membawa institusi manapun bila bertemu Megawati. Termasuk, tidak mengatribusikan dirinya sebagai politikus senior Golkar.
(Z-9)
PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), baru saja merampungkan kongres dalam waktu yang berdekatan.
Ada keinginan dari para kader PDIP agar Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai sekjen.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Menurutnya, pemberian amnesti bukan sekadar tindakan hukum, tetapi adalah keputusan politik yang menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam menjaga kohesi sosial dan demokrasi.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan arah sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan oposisi, bukan pula bagian dari koalisi kekuasaan,
PDIP adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang
ICW menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tanpa pertimbangan matang dan berbahaya bagi penegakan hukum kasus korupsi.
Rektor UMJ, Prof. Ma’mun Murod, mengapresiasi keputusan abolisi dan amnesti bagi mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong dan eks Anggota DPR Hasto Kristiyanto.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Struktur PDIP periode 2025-2030 tidak banyak berubah dibandingkan dengan struktur kepengurusan periode lalu.
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved