Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengesahan UU PIHU menjadi bukti, walaupun sedang disibukan dengan Pemilu, DPR RI tetap fokus menyelesaikan berbagai legislasi yang berkenaan langsung dengan kehidupan rakyat.
"Bagi jemaah haji dan TPHD yang sudah pernah berhaji akan dikenakan biaya visa sebesar SAR 2,000 atau setara Rp7.573.340,00 dengan kurs SAR 1 senilai Rp3.786,67."
Hal penting yang disampaikan para petugas pada jamaah haji di antaranya perlunya menggunakan alat pelindung diri (APD) bila keluar dari pondokan.
Mulai tahun ini diberlakukan ketentuan baru bagi jemaah haji yakni pemberlakuan biaya tambahan atau visa progresif senilai sekitar Rp7,5 juta atau 2000 real.
Kemenag Makassar masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian untuk lakukan perekaman data biometrik jemaah haji
Sejauh ini menurut Ma'ruf Amin, belum ada satu pun travel haji dan umrah yang dapat label sertifikasi halal.
Perekaman biometrik dilakukan di Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi
Visa progresif sebenarnya sudah diberlakukan sejak tahun lalu. Namun, biaya tambahan tersebut dibebankan kepada indirect cost atau hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah.
Artinya, jemaah tidak lagi harus datang ke Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH untuk melunasi biaya haji.
Tahun ini, layanan tersebut ditargetkan juga bisa dinikmati jemaah embarkasi Solo dan Surabaya.
Tim pelayanan masih menjalani kegiatan pembekalan.
PEMERINTAH RI, hingga kemarin, dilaporkan belum menemukan titik kesepakatan dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan perekaman biometrik yang menjadi syarat penerbitan visa jemaah haji.
Kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji untuk menopang sebagian biaya operasional biaya haji menjadi solusi dalam menekan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan oleh jemaah haji.
Rapat kerja bersama antara DPR dan Kemenag guna membicarakan persoalan biaya ibadah haji dan penambahan fasilitas untuk jemaah
Perekaman data biometrik wajib dilakukan di Indonesia, bukan lagi di Arab Saudi.
Pembangunan PLHUT bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tahun ini, total teralokasikan sebesar Rp36 miliar untuk pembangunan 16 PLHUT.
"BPIH Indonesia adalah yang paling rendah dibanding Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura."
Penggunaan kurs dollar untuk menghitung biaya BPIH akan merugikan jemaah
Selain bermanfaat bagi jamaah haji, keberadaan embarkasi juga bisa meningkatkan PAD.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved