Senin, Komisi VIII dan Menag Bahas Ibadah Haji

KOMISI VIII DPR RI akan menggelar rapat kerja bersama Kementerian Agama guna membahas ibadah haji pada Senin (4/2) mendatang. Pembahasan tersebut diagendakan usai Komisi VIII melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi sejak Minggu (27/1) lalu.

Adapun agenda kunjungan kerja membahas persoalan biaya ibadah haji dan penambahan fasilitas yang akan diterima jemaah haji.

Anggota Panitia Kerja (Panja) BPIH Choirul Muna mengatakan biaya haji pada tahun 2019 akan naik hingga Rp680 ribu. Kenaikan tersebut diambil dari berbagai pertimbangan terhadap penguatan nilai mata uang rupiah terhadap dollar dan turunnya harga bahan bakar pesawat.

"Tentunya ada negosiasi yang alot mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Tapi Alhamdulillah biaya tersebut dapat dinegosiasi oleh Komisi VIII," kata Choirul di Jakarta, Sabtu (2/2).

"Sebetulnya total ibadah haji tahun ini jika tanpa indirect cost sebesar Rp64 juta. Pemerintah memberikan subsidi dengan indirect cost dari dana optimalisasi haji sejumlah Rp113 triliun. Akhirnya setiap jemaah hanya membayar Rp35.915.000," sambungnya.

Baca juga: VFS Tasheel Siap Lakukan Rekam Biometrik Haji Di Indonesia

Dia melanjutkan, total keseluruhan biaya haji pada tahun 2019 sebesar Rp35.915.000, kenaikan biaya tersebut ditambah dengan fasilitas pelayanan untuk jemaah haji seperti ketika di Padang Arafah, jemaah haji akan menggunakan pendingin ruangan (air conditioner).

"penambahan AC tersebut akan dilakukan mulai dari jemaah haji tahun ini, tidak lagi dengan blower tentunya," ucap Choirul.

"Jemaah haji tahun ini sebanyak 721 ribu, yaitu 204 ribu jemaah haji reguler, 17 ribu jemaah haji khusus, dan 4.100 ppih/petugas," pungkasnya.

Selain membicarakan tentang biaya haji. Komisi VIII DPR RI juga meninjau pabrik katering yang lokasinya dekat dengan Muzdalifah. Katering tersebut dimiliki oleh Indonesia dengan saham 51% dan biaya pembangunan sebesar Rp35 miliar.

Akan tetapi, tahun ini katering tersebut belum dapat melayani jemaah haji Indonesia. Kemungkinan baru beroperasi pada tahun 2020.

"Harapannya katering tersebut dapat membantu menekan biaya haji selanjutnya dan mengurangi permasalahan rasa makanan yang dialami beberapa jemaah. Karena dengan adanya pabrik katering ini, akan menyuguhkan makanan dengan cita rasa Nusantara," pungkasnya.(OL-5)