Menag Minta Dukungan DPR Terkait Biometrik

MENTERI Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menuturkan hingga kini pemerintah belum menemukan titik kesepakatan dengan pemerintah Arab Saudi, terkait dengan perekaman biometrik yang menjadi syarat penerbitan visa jemaah haji.

"Perlu dipahami hingga saat ini ada keinginan kuat dari pemerintah Arab Saudi untuk rekam biomterik menjadi syarat proses penerbitan visa. Maka kami butuh dukungan dari DPR agar penerbitan visa tidak perlu dengan rekam biometrik," ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP), Jakarta, Senin (4/2).

Baca juga: Biometrik Umrah Harus Disetop

Menurut politikus partai berlambang Kabah ini, kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji untuk menopang sebagian biaya operasional biaya haji menjadi solusi dalam menekan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan oleh jemaah haji.

"Namun demikian penggunaan nilai manfaat tersebut harus dilakukan secara arif, rasional dan efektif juga efisien," imbuhnya.

Penggunaan nilai manfaat belum dimasukan dalam biaya biometrik dan preentif clearance dalam penyelanggaraan ibadah haji 2019. Hal ini disebabkan belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi untuk biaya tersebut. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria