Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KETUA Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan, hingga saat ini belum ada travel haji dan umrah yang mendapatkan sertifikasi halal. Hal itu dia sampaikan saat menjadi panelis dalam acara 'Milad ke-15 dan Seminar Nasional Manajemen Bisnis Syariah Pada Travel Haji dan Umrah'.
"Bank banyak yang sudah kami beri sertifikasi. Pariwisata bahkan asuransi, pasar modal juga ada. Kemudian juga hotel, tetapi travel haji dan umrah itu belum satu pun yang kami berikan sertifikasi," tutur Ma'ruf di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Rabu (6/3).
Padahal sertifikasi halal dari MUI merupakan garansi halal atau tidaknya sebuah produk. "Saya tidak mengatakan travel haji tidak sesuai syariah. Tapi, belum ada satu pun travel haji yang punya sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional," ungkapnya.
Mustayar PBNU itu mengungkapkan, Dewan Syariah Nasional sebelumnya pernah mengeluarkan sertifikasi halal terhadap salah satu travel haji dan umrah. Namun, karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh travel tersebut, sertifikasi halal itu kemudian dicabut.
Baca juga: Kemenag Kantongi 2 Akreditor Umrah
Ma'ruf menjelaskan, travel haji dan umrah itu sebenarnya harus mendapatkan sertifikasi halal karena tanggung jawab yang dipikulnya. Pertama, tanggung jawab terkait aspek kesesuaian ibadah dan kedua terkait pengelolaan bisnis yang sesuai syariah.
"Jadi kalau aspek ibadah juga harus sertifikasi. Pembimbing sudah bersertifikat belum. Bahwa dia capable untuk memimpin jamaah haji," tegasnya yang menambahkan bahwa saat ini banyak sekali travel haji dan umrah yang berkembang di Indonesia.
"Sekarang ini travel kita banyak sekali. Lebih dari seribu. Tapi, kalau kesesuaian syariatnya, Kementerian Agama tidak punya kompetensi untuk itu. Kompentensinya ada pada Dewan Syariat Nasional. Itu juga kesesuaian ibadahnya ada di Majelis Ulama. Ini yang harus dibenahi dalam travel haji ini," pungkasnya. (OL-7)
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak lagi mengurus haji dan akan lebih fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama.
Universitas Yarsi siap untuk berkolaborasi memberikan edukasi kesehatan calon jamaah haji jika dilibatkan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
MA memastikan hakim yang menangani perkara korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong telah memenuhi syarat sebagai hakim tindak pidana korupsi (tipikor).
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
Kasasi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto. Anggota Majelis yakni Arizon Mega Jaya dan Yanto.
Dalam kondisi sosial yang timpang, hanya hakim yang adil yang menjadi harapan masyarakat kecil. Berbeda dengan penguasa atau elite yang tak terlalu terbebani saat terjerat kasus hukum.
Herdiansayah berharap agar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Zarof.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved