Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KETUA Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan, hingga saat ini belum ada travel haji dan umrah yang mendapatkan sertifikasi halal. Hal itu dia sampaikan saat menjadi panelis dalam acara 'Milad ke-15 dan Seminar Nasional Manajemen Bisnis Syariah Pada Travel Haji dan Umrah'.
"Bank banyak yang sudah kami beri sertifikasi. Pariwisata bahkan asuransi, pasar modal juga ada. Kemudian juga hotel, tetapi travel haji dan umrah itu belum satu pun yang kami berikan sertifikasi," tutur Ma'ruf di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Rabu (6/3).
Padahal sertifikasi halal dari MUI merupakan garansi halal atau tidaknya sebuah produk. "Saya tidak mengatakan travel haji tidak sesuai syariah. Tapi, belum ada satu pun travel haji yang punya sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional," ungkapnya.
Mustayar PBNU itu mengungkapkan, Dewan Syariah Nasional sebelumnya pernah mengeluarkan sertifikasi halal terhadap salah satu travel haji dan umrah. Namun, karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh travel tersebut, sertifikasi halal itu kemudian dicabut.
Baca juga: Kemenag Kantongi 2 Akreditor Umrah
Ma'ruf menjelaskan, travel haji dan umrah itu sebenarnya harus mendapatkan sertifikasi halal karena tanggung jawab yang dipikulnya. Pertama, tanggung jawab terkait aspek kesesuaian ibadah dan kedua terkait pengelolaan bisnis yang sesuai syariah.
"Jadi kalau aspek ibadah juga harus sertifikasi. Pembimbing sudah bersertifikat belum. Bahwa dia capable untuk memimpin jamaah haji," tegasnya yang menambahkan bahwa saat ini banyak sekali travel haji dan umrah yang berkembang di Indonesia.
"Sekarang ini travel kita banyak sekali. Lebih dari seribu. Tapi, kalau kesesuaian syariatnya, Kementerian Agama tidak punya kompetensi untuk itu. Kompentensinya ada pada Dewan Syariat Nasional. Itu juga kesesuaian ibadahnya ada di Majelis Ulama. Ini yang harus dibenahi dalam travel haji ini," pungkasnya. (OL-7)
PRESIDEN Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, Selasa (1/7). Ini merupakan kunjungan perdana Prabowo sejak dilantik menjadi Kepala Negara.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Kedatangan terlambat dua hari akibat dampak ketegangan perang Iran - Israel yang melibatkan Amerika Serikat, sehingga aktivitas penerbangan di kawasan Timteng sempat dihentikan.
Pada Tahun 1446 H/2025 M ini, ada sebanyak 203.149 jemaah haji reguler asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka terbagi ke dalam 502 kelompok terbang (kloter).
Kementerian Agama menyampaikan operasional pemulangan jemaah haji gelombang I ke Tanah Air telah selesai.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Maman Immanul Haq, menegaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi syarikah haji
Kasasi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto. Anggota Majelis yakni Arizon Mega Jaya dan Yanto.
Dalam kondisi sosial yang timpang, hanya hakim yang adil yang menjadi harapan masyarakat kecil. Berbeda dengan penguasa atau elite yang tak terlalu terbebani saat terjerat kasus hukum.
Herdiansayah berharap agar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Zarof.
Harli mengaku bingung dengan tekanan yang dicetuskan Zarof. Saat ini, Kejagung masih mengusut kasus pencucian uangnya, saat persidangan kasus suap dan gratifikasinya hampir rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved