Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan, hingga saat ini belum ada travel haji dan umrah yang mendapatkan sertifikasi halal. Hal itu dia sampaikan saat menjadi panelis dalam acara 'Milad ke-15 dan Seminar Nasional Manajemen Bisnis Syariah Pada Travel Haji dan Umrah'.
"Bank banyak yang sudah kami beri sertifikasi. Pariwisata bahkan asuransi, pasar modal juga ada. Kemudian juga hotel, tetapi travel haji dan umrah itu belum satu pun yang kami berikan sertifikasi," tutur Ma'ruf di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Rabu (6/3).
Padahal sertifikasi halal dari MUI merupakan garansi halal atau tidaknya sebuah produk. "Saya tidak mengatakan travel haji tidak sesuai syariah. Tapi, belum ada satu pun travel haji yang punya sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional," ungkapnya.
Mustayar PBNU itu mengungkapkan, Dewan Syariah Nasional sebelumnya pernah mengeluarkan sertifikasi halal terhadap salah satu travel haji dan umrah. Namun, karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh travel tersebut, sertifikasi halal itu kemudian dicabut.
Baca juga: Kemenag Kantongi 2 Akreditor Umrah
Ma'ruf menjelaskan, travel haji dan umrah itu sebenarnya harus mendapatkan sertifikasi halal karena tanggung jawab yang dipikulnya. Pertama, tanggung jawab terkait aspek kesesuaian ibadah dan kedua terkait pengelolaan bisnis yang sesuai syariah.
"Jadi kalau aspek ibadah juga harus sertifikasi. Pembimbing sudah bersertifikat belum. Bahwa dia capable untuk memimpin jamaah haji," tegasnya yang menambahkan bahwa saat ini banyak sekali travel haji dan umrah yang berkembang di Indonesia.
"Sekarang ini travel kita banyak sekali. Lebih dari seribu. Tapi, kalau kesesuaian syariatnya, Kementerian Agama tidak punya kompetensi untuk itu. Kompentensinya ada pada Dewan Syariat Nasional. Itu juga kesesuaian ibadahnya ada di Majelis Ulama. Ini yang harus dibenahi dalam travel haji ini," pungkasnya. (OL-7)
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan bahwa jemaah haji Indonesia memperoleh layanan konsumsi terbaik.
Industri haji dan umrah di Indonesia merupakan sektor vital yang tidak hanya mendukung spiritualitas umat Muslim, tetapi juga menyumbang signifikan bagi perekonomian nasional
Garuda Indonesia menargetkan nilai transaksi hingga Rp520 miliar melalui penyelenggaraan Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2026
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved