Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SETELAH namanya disebut-sebut layak mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto
Sosok Hadi bisa mengurangi dominasi Prabowo Subianto yang dianggap publik mewakili militer.
Selain Hadi, Kunto menambahkan, ada nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa yang bisa menjadi cawapres alternatif dari militer.
Ia menambahkan, GTRA Summit 2023 juga akan membahas terkait kebijakan administrasi pertanahan
Ia mengaku diminta oleh Presiden Jokowi untuk memberikan perhatian terhadap tanah-tanah rumah ibadah
Melalui Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadan dan Tanah Wakaf, Hadi mengungkapkan komitmennya menjaga tanah wakaf
Bidang tanah seluas 33,35 hektare dihuni oleh 627 dosen Universitas Hasanudin dengan peruntukan perumahan dosen
Menteri ATR Hadi Tjahjanto menyampaikan, sertifikat tanah elektronik akan diterapkan pertama kali pada aset barang milik negara (BMN).
Sebanyak 200 bidang tanah untuk perumahan warga kini sudah resmi disertifikasi melalui program redistribusi tanah.
Hadi menegaskan, seluruh rumah ibadah, termasuk gereja akan dikawal dan disertifikasi seluruhnya.
Hadi dalam berbagai pidato dan pengarahannya pada jajaran selalu mengutip mafia tanah yang harus digebuk.
Hadi mengatakan RDTR IKN yang telah disusun dapat segera ditetapkan produk hukumnya berupa beberapa regulasi
Masalah pertanahan antara warga masyarakat deaa Curahnongko dengan PT Perkebunan Nusantara XII sudah berlangsung sejak 1965.
Di Surabaya, Menteri Hadi menyambangi warga Tanjung Perak dan beberapa pihak untuk mendorong kesepakatan penyelesaian konflik agraria.
Tanah yang disertifikatkan ini sudah dikuasai masyarakat selama hampir 100 tahun.
Menteri Hadi menyerahkan 750 hektare untuk dikelola oleh SAD 113 yang terdiri dari 744 kepala keluarga
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat hasil Konsolidasi Tanah secara langsung kepada 10 pemilik rumah perwakilan masyarakat di Semarang, Jateng.
Salah satu amanat Presiden Jokowi adalah menyelesaikan konflik agraria seperti sengketa sertifikat yang tumpang tindih
"Dengan adanya program PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat serta meminimalisir timbulnya sengketa dan konflik pertanahan,"
Program PTSL mendorong sertifikasi tanah secara masif dan sistematis untuk memberikan kepastian hukum, juga memudahkan warga mendapatkan akses ekonomi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved