Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, mengatakan GTRA Summit akan menjadi forum untuk memadukan kebijakan pertanahan antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyukseskan reforma agraria.
Demikian hal itu disampaikan oleh Hadi saat membuka kegiatan kick off meeting Gugus Tugas Reforma Agraria Summit (GTRA Summit) 2023 di Hotel Artotel, Jakarta, Selasa (11/3)
“GTRA Summit akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria,” ujar Hadi lewat keterangan yang diterima, Selasa (11/4).
Ia menambahkan, GTRA Summit 2023 juga akan membahas terkait kebijakan administrasi pertanahan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hadi menyebut pihaknya akan berusaha menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang ada di masyarakat agar sengketa lahan dapat diselesaikan.
“Dua hal ini (Reforma Agraria dan Penyusunan RDTR), akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dan itulah yang menjadi tujuan kita bersama,” kata mantan Panglima TNI itu.
GTRA Summit yang bertemakan Transformasi Reforma Agraria untuk Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, diketahui akan dimulai dengan berbagai diskusi dua mingguan untuk menjembatani pertemuan puncak di Karimun, Kepulauan Riau pada 29-31 Agustus 2023.
Sejumlah tema yang akan dibahas di antaranya Penguatan Skema Legalisasi Aset Permukiman di atas Air, Pulau – Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar atau Terdepan, dan Resolusi Penyelesaian “Legal Vs Legitimate” BMN, BUMN/BMD, Kawasan hutan, Pertambangan Vs Penguasaan Masyarakat.
“Bukan hanya reforma agraria di darat. Masyarakat yang tinggal di atas permukaan air seperti Suku Bajo juga menjadi perhatian untuk mendapat keadilan,” imbuh Hadi.
Hal yang tak kalah penting dalam pembahasan tersebut juga mengenai Arah kebijakan Penyelesaian Tanah Transmigrasi, serta Percepatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan. (H-3)
"Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama. Subjek berarti punya hak yang jelas atas tanahnya, punya ruang menentukan pilihan usaha taninya, punya posisi tawar di pasar,"
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 4.237 hektare kepada lima kelompok masyarakat di Riau.
SEKELOMPOK warga yang sempat tinggal di tenda pengungsian pascabencana Palu 2018, berhasil merubah lahan bekas tempat pembuangan sampah menjadi kebun anggur penggerak ekonomi warga sekitar.
Desa Hargorejo di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, menjadi salah satu wajah keberhasilan program Reforma Agraria.
KETUA Umum DPN Gerbang Tani, Idham Arsyad mengatakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian Konflik Agraria oleh DPR RI merupakan satu langkah yang positif.
BPRA dapat menyelesaikan tumpang tindih berbagai peraturan mengenai agraria.
Kejurnas Piala Ketua Umum FORKI III dijadwalkan berlangsung di Riau pada 16–18 Mei 2025.
Hadi mengingatkan bahwa yang menjadi korban dari ego sektoral adalah masyarakat.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menuturkan sebagian data NPWP yang bocor tidak cocok dengan data asli pemiliknya.
Hadi juga menuturkan ke depannya, pemerintah akan menggunakan treatment pendekatan humanis dan tanpa senjata atau soft approach untuk menyelesaikan konflik lainnya di Papua.
Mehrtens kangen mencicipi pizza dan minuman bersoda merek Coca-Cola setelah 19 bulan lamanya berada di hutan dalam tawanan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Egianus Kogoya.
PEMERINTAH akan terus menggenjot pembangunan di Papua demi menyejahterakan rakyat di provinsi tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved