Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menyampaikan, sertifikat tanah elektronik akan diterapkan pertama kali pada aset barang milik negara (BMN).
"Sertifikat tanah elektronik ini akan mulai April ini. Kita ketahui sertifikat yang ada di BMN kalau ditumpuk bisa satu ruangan sendiri," ungkapnya usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Selasa (7/3).
Sebagai bentuk perlindungan aset, Hadi menjanjikan penerapan sertifikat elektronik pertanahan aman dijalankan karena akan menggunakan blockchain atau sistem penyimpanan data secara digital yang tersusun secara urut dan permanen.
"Apakah sistem ini akan aman? Aman. Saya sudah cek di Pusdatin (Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sistemnya tercover dengan baik. Nanti akan dipakai blockchain," ujarnya.
Selain itu, data sertifikat tanah elektronik akan terintegrasi dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri perihal sinkronisasi data seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan face recognition atau pengenalan wajah.
"Keuntungan ini adalah kita bisa memonitor bahwa misalnya si A mendapat subsidi listrik, ternyata dia memiliki 1.000 meter bidang tanah. Kan tidak mungkin dia orang susah," ucapnya.
Hadi juga menegaskan dengan penerapan sertifikat tanah elektronik akan meminimalisir tindak kejahatan oleh mafia tanah yang selama ini bisa mengambil ahli hak tanah milik orang lain dari sertifikat fisik.
Pada Rakernas tersebut, Hadi meluncurkan tujuh layanan prioritas yang terdiri dari Pengecekan Sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya Manual dan Roya Elektronik, Peralihan, Pendaftaran SK, serta Perubahan Hak Guna Bangunan/Hak Pengelolaan (HGB/HPL) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor.
Kementerian ATR/BPN akan meluncurkan layanan elektronik peralihan hak atau jual beli pada September 2023. (Z-4)
REIWA merupakan produk lokal yang membawa perangkat elektronik rumah tangga dengan desain stylish dan teknologi unggul.
Gadget-gadget tersebut disita dari para importir karena di saat barang itu masuk ke Indonesia tidak dilengkapi dengan surat-surat kepabeanan.
Limbah elektronik itu berasal dari jemput bola ke rumah-rumah, dropbox yang ditaruh di kantor pemerintahan hingga pengumpulan yang dilakukan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengupayakan pemberlakuan elektronisasi angkutan layanan umum.
Limbah elektronik dikumpulkan dari puluhan tempat penampungan. Pemprov DKI juga menyediakan layanan jemput sampah elektronik dengan berat minimal 5 kg.
DINAS Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengumpulkan limbah elektronik (e-waste) sebanyak 22.683 kilogram sepanjang periode Februari sampai Oktober 2020.
Sofyan menyampaikan pembangunan wilayah Jabodetabekjur mengacu pada Peraturan Presiden No 60 Tahun 2020 tentang Recana Tata Ruang dan harus segera dilaksanakan.
Sofyan Djalil memperkenalkan konsep HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) yang menyentuh seluruh aspek permasalahan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
"Mudah-mudahan tidak ada intervensi yang luar biasa. Karena kalau lihat sepak terjang Ho Hariaty, kalau saya simpulkan tidak lain ada bagian dari mafia tanah," ujarnya
Pihak Ho Hariaty sebagai terlapor dalam kasus menghadirkan dua orang saksi, yakni Yuliana Sanger dan karyawan ayah Hariaty atau Hokiarto
Sekitar 52 hektare lahan perlu dibebaskan untuk pembangunan tahap pertama IKN.
"Kami akan identifikasi mana yang punya rakyat, mana punya Pertamina. Kemudian dari hasil identifikasi itu, saya bisa ambil keputusan untuk membantu Pertamina dan rakyat," imbuhnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved