Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Bongkar Pasang APBN-P 2020, Bukti Data dan Asumsi Tidak Kredibel

Bongkar pasang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2020 dinilai membuktikan betapa data dan asumsi yang disampaikan Pemerintah tidak kredibel.

Baleg DPR Bahas Klaster Perlindungan UMKM RUU Cipta Kerja

Pembahasan RUU Cipta Kerja terkait klaster UMKM harus memberikan manfaat dengan lingkup yang sangat luas dan diharapkan mendorong kemajuan UMKM di Indonesia.

Dana Haji Diperuntukkan bagi Kepentingan Jemaah Bukan yang Lain

 Anggota DPR RI Jazuli Juwaini menyayangkan pemberitaan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tentang dana haji untuk memperkuat rupiah.

KPU Kurangi Jumlah Pemilih per TPS

Jumlah pemilih akan dikurangi dari maksimal 800 orang menjadi 500 orang untuk setiap TPS. Pengurangan jumlah pemilih dapat mengantisipasi kerumunan masa.

Komisi III DPR Desak Polri Selidiki Tertembaknya Dua Warga Poso

Jika penyelidikan hanya dilakukan secara internal saja maka akan ada kecenderungan publik tidak percaya, meski hasilnya merupakan fakta yang sebenarnya.

Azis Syamsuddin Terima Kunjungan Pengusaha AP2LI

Azis menyambut baik kedatangan perwakilan anggota AP2LI yang meminta masukan dan saran atas masalah terkait bidang usaha MLM di Indonesia.

Terbitkan PP Tapera, Pemerintah Dinilai Bebani Rakyat

Pada Pasal 7 aturan tersebut, terdapat ketentuan bahwa gaji PNS, TNI, Polri, Pekerja BUMN, BUMD, dan BUMDes dan pegawai swasta akan dipotong untuk iuran Tapera.

Aziz Syamsuddin Prihatin Peristiwa Kematian George Floyd di AS

Sebagai Negara sahabat, Indonesia menginginkan AS yang merupakan salah satu Negara Demokratis terbesar di dunia dapat kembali Kondusif di tengah Pandemi Covid-19.

Solidaritas Wujudkan Keadilan Sosial

KEDERMAWANAN dan solidaritas kepada orang lain merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

DPD Ungkap Inkonsitensi Kriteria UMKM di RUU Cipta Kerja

Menurut anggota PPUU DPD Novita Anakotta, jangan sampai terjadi tumpang tindih dari sisi regulasi dalam menentukan kriteria UMKM yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja.

Puan Dorong Sivitas Akademika Terus Berinovasi Tangkal Covid-19

Puan menambahkan, perguruan tinggi harus mampu menginisiasi serta melakukan terobosan di bidang kesehatan dan bidang lainnya dalam menyongsong tatanan baru menghadapi Covid-19.

Belanja Penanganan Covid-19 Meningkat Jadi Rp2,73 Triliun

"Terjadi kenaikan belanja Rp124,5 triliun. Itu mencakup berbagai belanja pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 termasuk untuk daerah dan sektoral," ujar Sri Mulyani.

Politisi Partai Demokrat Sayangkan Penangkapan Ruslan Buton

"Saya sangat menyayangkan dan prihatin apabila ada upaya pembungkaman terhadap pemikiran kritis dan kritik konstruktif untuk kebaikan bangsa ini." 

Pemuda Diminta Jadi Motor Kenormalan Baru

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan  seluruh pemuda dimana pun berada harus menjadi motor dalam pelaksanaan kenormalan baru.

Sufmi Dasco Usul Anak Sekolah Kembali Belajar Dengan Metode Jarak

Penerapan new normal, khusus sektor pendidikan, masih harus didetilkan karena menyangkut berbagai aspek, salah satunya ya aspek keamanan anak-anak.

Menag Perlu Banyak Belajar tentang Regulasi Haji dan Umrah

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta Fachrul Razi belajar banyak dan lebih memahami regulasi pelaksanaan haji dan umrah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2019.

Pemerintah dan DPR Bahas Rasionalisasi Anggaran Pilkada 2020

Komisi II DPR RI akan menggelar rapat membahas rasionalisasi anggaran Pilkada 2020 bersama Mendagri TitoKArnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP. 

DPR Desak Aparat Penegak Hukum Bongkar Mafia Tekstil Ilegal

Fauzi meminta Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri  harus bersinergis untuk membongkar siapa aktor intelektual yang bermain di balik kasus tersebut.

DPR minta Pemerintah Hitung Secara Matang Rencana New Normal

"Ya mulai jalankan normal, tapi harus dengan tetap menjaga jarak dan kebersihan. Pemerintah juga harus menyiapkan fasilitas Rumah Sakit (RS) yang memadai."

Komisi VIII Pertanyakan Kemenag yang tak Konsultasi Soal Haji

Ace menyebut seharusnya Menag melakukan rapat terlebih dahulu dengan DPR untuk memutuskan kepastian penyelenggaraan ibadah haji 

Ironi Dasamuka

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia