Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

UU TPKS yang disahkan DPR RI 12 April 2022 lalu dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual, salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku,

Sufmi Dasco Apresiasi Keterbukaan Polri Kirim 136 Personel Terlibat Narkoba ke Brimob

Dasco juga meminta agar langkah yang dilakukan oleh Polri ini dapat diterapkan oleh institusi lainnya, khususnya dalam hal penanganan masalah narkoba.

DPR Apresiasi Pelayanan Pertamina di Arus Mudik Lebaran 2022

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo ikut memberikan apresiasi atas layanan Pertamina selama musim mudik lebaran tahun ini.

Masyarakat Sipil Kawal Pembentukan Aturan Turunan UU TPKS

Pemerintah juga bisa mengundang sejumlah kelompok masyarakat sipil dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Percepat Pembahasan Regulasi Pemilu 2024

Komisi II DPR bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini tengah mengadakan rapat konsinyering guna membahas aspek detail pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Ajak Implementasi UU TPKS, Bukti Puan Serius Lindungi Kaum Perempuan

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera membuat aturan turunan pasca-pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). 

DPR Apresiasi Polri Soal Keterbukaan 136 Anggota Polisi Terlibat Narkoba

Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi keterbukaan Korps Bhayangkara yang melakukan pembinaan dan pemulihan terhadap 136 personel yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.

'Puan untuk Indonesia' Topik Trending Nomor Satu di Twitter

Nama Ketua DPR Puan Maharani memuncaki urutan satu trending topik di media sosial Twitter, Kamis malam (12/5). 

Meningkat, 17,09 % Rapat Komisi DPR Digelar Tertutup

Komisi DPR telah melakukan 27 kali atau 17,09 persen dari 158 kali rapat yang digelar secara tertutup.

Anggota DPR Ingatkan Mendagri Perihal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Guspardi Gaus mengingatkan agar pemerintah secara khusus Kemendagri dapat menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengangkatan penjabat (PJ) kepala daerah.

Pemerintah: Seluruh Sumberdaya Dikerahkan Tangani Hepatitis Akut

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta meminta pemerintah agar terus berkoordinasi dengan World Health Organization (WHO)  dalam menghadapi hepatitis akut.

Ketua Banggar DPR: Tender Gorden Sesuai Prosedur, Namun sudah Jadi Kontroversi

Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga, namun karena terjadi pro kontra di masyarakat maka harus dibatalkan.

Luwes Berkomunikasi Politik, Puan Dinilai Punya Karakter Pemimpin Bangsa

Indonesia adalah negara besar yang heterogen. Kemampuan komunikasi yang luwes untuk memastikan agar negara stabil.

Kepala BP Batam Sambut Kunjungan Kerja Masa Reses VII DPR RI

Pertemuan tersebut juga membahas mengenai kegiatan ekspor pasir laut yang masih belum diizinkan oleh pemerintah pusat

Perlu Partisipasi Publik Demi Legitimasi Penjabat Kepala Daerah

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pemilihan penjabat kepala daerah dilakukan secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.

UU TPKS Sudah Diberi Nomor, Selanjutnya Pastikan Aturan Turunannya

Masing-masing stakeholder juga harus dipastikan terus berkoordinasi dengan efektif untuk menangani serta melayani berbagai persoalan kejahatan seksual.

Dinilai Sosok Aspiratif, Puan Jadi Teladan Perempuan Masa Kini

Ketua DPR, Puan Maharani, dinilai sebagai sosok aspiratif bagi perempuan masa kini. Ini dilihat dari sepak terjangnya dalam memperjuangkan beragam isu keperempuanan.

Tender Gorden Dimenangkan Penawar Tertinggi, BURT Minta Klarifikasi Sekjen

Pemanggilan dijawdalkan saat berakhirnya masa reses para anggota dewan.

Sekjen DPR: Usia Gorden Sudah 12 Tahun, Tidak Layak

Usul pengadaan tersebut merupakan permintaan dari para anggota DPR lantaran gorden yang sudah ada sebelumnya dinilai telah usang dengan masa pakai sudah mencapai 12 tahun.

Peneliti LIPI : Beberapa Daerah di Papua Relatif Terima Pemekaran DOB

Dr. Adriana Elisabeth, M. Soc, Sc, mengatakan terkait perdebatan otonomi khsusu (Otsus) semua pihak yang menolak dan menerima mereka semua punya alasan.

Mengalkulasi Risiko Sekolah Daring

Mudik, Membaca, dan Hari Kemenangan

Memastikan Ruang Digital Aman bagi Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia