Kamis 12 Mei 2022, 17:37 WIB

Anggota DPR Ingatkan Mendagri Perihal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Anggota DPR Ingatkan Mendagri Perihal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Ist/DPR
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus.

 

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, mengingatkan agar pemerintah secara khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah.

Hal itu perlu perlu dilakukan agar pelayanan publik terus berjalan hingga terpilihnya kepala daerah definitif pada pilkada serentak 2024.

"Dalam pertimbangan hukumnya, MK telah memberikan semacam petunjuk atau panduan terkait mekanisme penunjukan Pj kepala daerah. Diantaranya Kemendagri harus melakukan pemetaan kondisi riil dan memperhatikan kepentingan daerah masing-masing," jelas Guspardi di Jakarta, Kamis (12/5).

Baca juga: Kemendagri Pastikan Kelayakan Penjabat Kepala Daerah 

Guspardi menjelaskan Pj yang telah ditunjuk oleh Mendagri nantinya dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang.

Tak hanya itu, Guspardi juga menekankan mengenai keputusan MK yang melarang anggota TNI/Polri aktif ditunjuk sebagai Pj kepala daerah.

"Kecuali terlebih dahulu bermutasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Itupun dengan catatan apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka," ujar Guspardi lebih lanjut.

Guspardi menjelaskan bahwa Amar putusan MK tersebut mengikat dan harus dilaksanakan secara konsisten.

Mengingat gelombang pertama pengisian pejabat kepala daerah sudah mulai pekan ini. Sebagai negara hukum, Kemendagri harus taat asas dan taat hukum apa yang telah ditetapkan dan yang diputuskan oleh MK.

"Putusan MK itu bukan untuk didiskusikan tapi harus dilaksanakan," tegas politikus PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu pun mengingatkan, agar Kemendagri sudah mempersiapkan peraturan teknis menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Supaya Pj kepala daerah yang ditunjuk dapat bekerja sesuai ketentuan UU dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan bersikap netral, objektif dan tidak menjadi mesin kepentingan politik pihak tertentu serta dapat mengurangi resistensi politik.

"Pj kepala daerah harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, juga harus dapat bekerja sama dengan DPRD," jelasnya.

"Sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah, sampai adanya kepala daerah definitif berdasarkan hasil pilkada serentak nasional 2024," ungkap Guspardi. (Uta/OL-09)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Kejagung Masih Pelajari Putusan Banding Terdakwa ASABRI

👤Tri subarkah 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 15:35 WIB
Putusan tersebut masih dipelajari oleh Direktur Penuntutan JAM-Pidsus. Sejauh ini, Korps Adhyaksa belum memutuskan untuk mengajukan upaya...
ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Kejagung Targetkan Penyidikan Korupsi Minyak Goreng Rampung Bulan Depan

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 13:35 WIB
Setidaknya sudah ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara...
MI/KRISTIADI

Jumlah CPNS Mundur Berkurang, Ketahui Dendanya

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 12:23 WIB
Saksi diatur dalam Pasal 54 ayat 2 Peraturan Menteri PAN-Rebiro No 27 tahun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya