Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Perang argumen antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Komisi III tagih dokumen transaksi janggal dari Mahfud MD
Ada sejumlah perbuatan yang membuat mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut hukuman mati.
"Minggu kedua (April), hari, dan tanggal masih dikoordinasikan," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Jumat (31/3).
Sekarang, berkat keseriusan Wali Kota Bogor dalam membangun Perpustakaan Daerah Kota Bogor, pengunjung yang datang pada siang hari sudah bisa mencapai 300 pengunjung.
Inpeksi mendadak ke Pasar Peterongan, Kota Semarang, Tim Komisi IX DPR dengan pendampingan dari perangkat pemerintahan Kota Semarang serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
DPR mendorong Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.
Kementerian Keuangan siap melakukan koordinasi dan konsolidasi data mengenai aliran dana sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyebut anggaran yang kala itu disetujui DPR untuk keperluan sebagai tuan rumah mencapai Rp350 miliar.
Penetrasi pengguna internet perangkat digital dan media sosial yang menurut survei tercatat rata-rata di atas 60% dari total populasi penduduk Indonesia.
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengusulkan hakim MK minimal berusia 60 tahun,
Sekali lagi, Dedi berharap tak ada kecemasan berlebih mengenai stok dan ketersediaan pangan jelang lebaran mendatang.
Johan Budi SP sempat mengingatkan semua yang ada dalam ruangan Komisi III supaya tidak saling mengancam satu sama lainnya.
Jimly Asshiddiqie meminta ketentuan evaluasi dan pemecatan hakim MK dihapus dalam revisi Undang-Undang (UU) MK.
Sejumlah legislator itu meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dipanggil kembali untuk menjelaskan perbedaan pemaparan data yang disampaikan oleh Mahfud MD.
Publik mengkritik pemanfaatan dana reses anggota dewan sebagai dana kampanye.
Penggunaan hak ini membuat DPR bisa menyelidiki kebijakan maupun pelaksanaan suatu Undang-Undang yang berhubungan dengan hal strategis.
Menurut Sahroni, laporan terkait adanya transaksi mencurigakan yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani sangat berbeda.
Mulfachri menyebut, rapat kali ini mestinya bisa mengklarifikasi polemik transaksi janggal Rp349 triliun.
MASA reses bagi anggota DPR harus diisi dengan kegiatan bertemu para konstituennya. Anggota parlemen dapat menyerap aspirasi masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved