Komisi VII DPR Dorong Percepatan Pemerataan Listrik di Kalimantan Tengah

Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (kunspek) dalam rangka meninjau kesiapan pasokan listrik selama Bulan Ramadan dan Idulfitri Tahun 2023.

Saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang masih memiliki lokasi yang belum teraliri listrik dengan baik.

Melihat hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendorong agar PT. PLN (Persero) untuk dapat meningkatkan cakupan wilayah yang dialiri listrik.

Baca juga: Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Perkuat Transisi Energi di ASEAN Enlit Asia 2023

"Kalteng ini kan elektrifikasinya sudah 99 persen tetapi tidak semuanya (dilakukan) oleh PLN, tetapi (juga) oleh swadaya masyarakat. Masih ada 400 desa yang belum teraliri listrik," kata Mukhtarudin.

123 Desa Belum Dapat Aliran Listrik PLN

 "Sebenarnya ini kan merupakan kewajiban negara untuk memberikan keadilan energi. Oleh karena itu kita dorong bahwa tahun 2023 ada 123 desa yang mudah-mudahan bisa tersambung dengan aliran listrik PLN target kita 2024 masih ada sekitar 200an desa lagi yang masih harus kita selesaikan," ujar Mukhtarudin kepada Parlementaria usai memimpin pertemuan ke PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalsel dan Kalteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah (6/4/2023).

Senada, dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto menyampaikan bahwa pemerataan listrik di Kalimantan khususnya Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu perhatian khusus, terutama bagi Anggota Komisi VII DPR RI dapil Kalimantan Tengah.

Baca juga: PLN Buka Kerja Sama Pengembangan 9 Wilayah Kerja Panas Bumi

"Ada program BPBL (Bantuan Pasang Baru Listrik), LisDes (Listrik Masuk Desa), kemudian  penerangan jalan umum dan sebagainya. Saya kira tadi sudah menunjukkan bahwa PLN memang sudah melakukan banyak upaya supaya listrik itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia," paparnya.

Baca juga: Pemkot Bandung Kembali Kaji Rencana Bangun PLTSa

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI juga memandang penting realisasi anggaran atau modal dari PT. PLN (Persero) yang ada untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa-desa yang sudah masuk ke dalam rencana demi pemerataan listrik di seluruh pelosok Kalimantan Tengah. (RO/S-4)