Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim seluruh konfederasi serikat buruh telah menerima omnibus law.
SERIKAT buruh menyebut pemerintah tidak pernah melibatkan mereka dalam merancang undang-undang yang berkaitan dengan tenaga kerja.
KSPI bakal mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap disahkan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengungkapkan para buruh akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
DPR berharap perwakilan buruh atau masyarakat lain juga bisa memberikan solusi ketimbang hanya aksi demonstrasi tanpa memberikan solusi.
Secara khusus, Manila memperlihatkan beberapa fasilitas pendidikan kader yang dimiliki NasDem di ABN, dari ruang kelas utama, ruang asrama, hingga ruang makan utama di ABN.
KSPI kecewa dengan keputusan DPR RI yang melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi covid-19.
Sudah meminta panitia kerja untuk menunda pembahasan soal pasal-pasal tenaga kerja dalam RUU Cipta Kerja, sehingga bisa dibahas secara khusus oleh panja.
Pesan yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan hal yang baik untuk melakukan pendalaman substansi pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan.
NasDem mengusulkan ada perubahan nama Omnibus Law Ciptaker menjadi RUU Omnibus Law Kemudahan Berinvestasi dan Debirokratisasi Perizinan.
“Ini sudah tepat dan buruh tentu sejalan dengan keputusan Pak Presiden terkait penundaan ini. Artinya Bapak Presiden juga merespon apa yang menjadi aspirasi buruh selama ini,”
Pada kesempatan RDPU yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai tersebut, KSPSI memberikan masukan terkait sejumlah hal substansial dalam RUU Ciptaker.
Dari pihak pemerintah selain Mahfud MD sebagai tuan rumah, hadir Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah
“Kita sudah mendapatkan berbagai masukan yang umumnya bagus dan kita apresiasi itu semua. Itu akan semakin memperkaya pembahasan omnibus law tentang RUU Cipta Kerja,” ujar Mahfud MD.
"Payung hukum kita selama ini untuk menjangkau perlindungan pekerja rumah tangga sangat lemah. Kita ingin berikan perlindungan secara langsung kepada para pekerja rumah tangga," tegas Willy.
Aksi 14 Agustus digelar dengan tuntutan tolak omnibus law dan stop PHK massal dampak covid-19.
Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan akan terus melakukan aksi hingga tuntutannya dipenuhi.
Kalangan pekerja mengingatkan agar insentif tepat sasaran, tepat guna, disertai pengawasan ketat
Pengamat politik Emrus Sihombing menilai kesepakatan antara serikat buruh dan DPR membentuk tim khusus untuk membahas RUU Cipta Kerja adalah hal positif dalam kehidupan berdemokrasi.
"Pada saat draf RUU itu disusun pemerintah, kelompok buruh kurang terakomodasi."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved