Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Dialog bipartit atau perundingan antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha terus didorong untuk menyelesaikan perselisihan terkait penolakan upah minimum provinsi (UMP) 2024.
FORMULA upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan banyak menguntungkan pemberi kerja, alih-alih penerima kerja atau buruh.
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
MENYIKAPI kenaikan UMP DKI Tahun 2024 sebesar 3,38% atau setara dengan Rp 165.583, Partai Buruh dan KSPI menyatakan tegas menolak.
PENGAMAT ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat kenaikan UMP idealnya di kisaran 7% sampai 10%.
UPAH Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur (NTT) 2024 hanya naik sebesar 2,96% atau Rp62.832 menjadi Rp2,18 juta.
Pemerintah Provinsi Riau bersama Dewan Pengupahan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 sebesar Rp3.294.625,56, naik seratus ribuan rupiah.
Pihaknya menolak UMP yang baru saja diumumkan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin karena formulasi kenaikan UMP menggunakan PP 51 tahun 2023.
PEMPROV DKI Jakarta resmi menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Kenaikan mencapai 3,6% dari UMP 2023 sebesar Rp4.901.798, namun jauh dari yang diinginkan kaum buruh.
Buruh menuntut kenaikan UMP 2024 sebesar 15% dari UMP 2023 Rp4,9 juta menjadi Rp5,6 juta. Sementara usul dari unsur pengusaha kenaikan UMP 2024 adalah Rp5,04 juta.
Mereka menolak Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2023 tentang Pengupahan dijadikan landasan bagi penghitungan kenaikan upah buruh pada 2024.
PENETAPAN besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 hampir bulat naiknya Rp100 ribu. Sebelumnya, pembahasan UMP DKI ini sempat alot.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta buruh bersikap bijak terhadap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024.
KSPI mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
KSPI berencana menggugat Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. KSPI tidak sepakat dengan besaran kenaikan UMP.
Empat Federasi Serikat Buruh yang tergabung dalam KSPN mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan bergabung dalam Poros Buruh Untuk Perubahan.
Heru Budi Hartono, menegaskan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2024 disesuaikan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan pekerja
Lima juta buruh diprediksi bakal ikut mogok kerja nasional atas besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 diinisiasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
KETUA DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur, Endang, berharap Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dapat mengambil langkah diskresi dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan mogok kerja bakal dilakukan pada akhir November atau awal Desember.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved