Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PASCA-ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sorotan tajam kembali terarah pada pemerintah terkait konsep Dana Pensiun. Sebuah langkah yang dinilai kontroversial oleh sebagian pihak, terutama Timboel Siregar, Koordinator Advokasi dari BPJS Watch.
Salah satu revisi yang menarik perhatian adalah penetapan Batas Atas Upah untuk iuran program Jaminan Hari Tua (JHT). Konsekuensinya, pekerja dengan pendapatan melebihi batas tersebut akan dipacu untuk melakukan top up di Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Pemberi Layan (DPLK), meninggalkan program JHT yang saat ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Timboel Siregar dengan tegas menegaskan bahwa konsep ini berpotensi merugikan kaum buruh. Menurutnya, hal ini sejalan dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengaitkan kompensasi PHK dengan dana pensiun. Ia menyoroti bahwa beralihnya iuran JHT ke DPPK/DPLK dapat mengancam stabilitas finansial buruh dengan mengaitkan uang pensiun dengan kompensasi PHK.
Baca juga : Masyarakat Indonesia Masih Rendah dalam Persiapan Hadapi Hari Tua
"Langkah ini akan mengorbankan nasib buruh," ungkap Timboel Siregar dalam seminar di Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) yang membahas dampak UU P2SK.
Lebih lanjut, Timboel juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya kasus bermasalah yang melibatkan DPPK/DPLK, menyatakan bahwa dana buruh berisiko hilang atau terjerat masalah. Ia menekankan bahwa DPPK atau DPLK, sebagai lembaga asuransi komersial, tidak mematuhi sembilan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sementara Program JHT dan JP seharusnya mengikuti prinsip-prinsip tersebut.
"Terkait dengan ini, saya mendorong untuk memisahkan program Dana Pensiun dari Program JHT dan JP. Sehingga, Program JHT dan JP tetap dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa pembatasan upah," tambahnya.
Baca juga : Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2023, Cek Syaratnya
Dalam konteks demografis, Dewa Wisana, Peneliti Lembaga Demografi UI, menggarisbawahi bahwa struktur penduduk Indonesia sedang mengalami perubahan signifikan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut, Dewa memperingatkan tentang potensi meningkatnya angka ketergantungan di masa depan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan peningkatan tingkat kemiskinan pada usia lanjut, menimbulkan kekhawatiran terhadap generasi sandwich yang menghadapi risiko kemiskinan sistemik di masa pensiun. Fenomena ini dipicu oleh perbedaan pendapatan yang signifikan antara masa kerja dan masa pensiun.
Namun demikian, Dewa juga mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah besar pekerja yang belum terlindungi oleh program perlindungan keuangan di masa tua, terutama program JHT dan JP. Oleh karena itu, perkuatannya perlu diiringi dengan peningkatan tata kelola dana dan literasi finansial peserta JHT, dengan harapan dapat memastikan kehidupan lansia yang lebih panjang, produktif, dan sejahtera. (RO/Z-10)
#MIA
Kehadiran asuransi ini bisa jadi pilihan perlindungan keluarga, serta mempersiapkan masa pensiun dan rencana warisan, termasuk terhadap terminal illness.
Layanan ini telah tersedia sejak awal penyaluran dana pensiun bersama PT Taspen. Kini kembali diperkuat pemanfaatannya untuk menghadirkan kemudahan bagi para pensiunan.
Berdasarkan survei Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 2023, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap memasuki masa pensiun
PT Pos Indonesia resmi berlaku sebagai mitra PT Taspen dalam melayani pencairan manfaat dana pensiun untuk 142 ribu pensiunan baru.
PT Pos Indonesia (Persero) bersama PT Taspen (Persero) resmi meluncurkan layanan pengambilan dana pensiun di Kantorpos.
Stres jelang masa pensiun?, Bank bjb siap juga aktif memberikan edukasi keuangan lewat workshop, webinar, dan materi digital yang gampang dipahami siapa saja.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa penanggung jawab yang jelas, aksi tersebut rawan menjadi anarkis dan berpotensi menciptakan kerusuhan.
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
Ia pun membandingkan dengan upah buruh outsourcing atau tenaga kerja kontrak di Jakarta yang hanya menerima nominal minimum tertinggi Rp5,2 juta per bulan atau sekitar Rp170 ribu per hari.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved