Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PASCA-ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sorotan tajam kembali terarah pada pemerintah terkait konsep Dana Pensiun. Sebuah langkah yang dinilai kontroversial oleh sebagian pihak, terutama Timboel Siregar, Koordinator Advokasi dari BPJS Watch.
Salah satu revisi yang menarik perhatian adalah penetapan Batas Atas Upah untuk iuran program Jaminan Hari Tua (JHT). Konsekuensinya, pekerja dengan pendapatan melebihi batas tersebut akan dipacu untuk melakukan top up di Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Pemberi Layan (DPLK), meninggalkan program JHT yang saat ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Timboel Siregar dengan tegas menegaskan bahwa konsep ini berpotensi merugikan kaum buruh. Menurutnya, hal ini sejalan dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengaitkan kompensasi PHK dengan dana pensiun. Ia menyoroti bahwa beralihnya iuran JHT ke DPPK/DPLK dapat mengancam stabilitas finansial buruh dengan mengaitkan uang pensiun dengan kompensasi PHK.
Baca juga : Masyarakat Indonesia Masih Rendah dalam Persiapan Hadapi Hari Tua
"Langkah ini akan mengorbankan nasib buruh," ungkap Timboel Siregar dalam seminar di Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) yang membahas dampak UU P2SK.
Lebih lanjut, Timboel juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya kasus bermasalah yang melibatkan DPPK/DPLK, menyatakan bahwa dana buruh berisiko hilang atau terjerat masalah. Ia menekankan bahwa DPPK atau DPLK, sebagai lembaga asuransi komersial, tidak mematuhi sembilan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sementara Program JHT dan JP seharusnya mengikuti prinsip-prinsip tersebut.
"Terkait dengan ini, saya mendorong untuk memisahkan program Dana Pensiun dari Program JHT dan JP. Sehingga, Program JHT dan JP tetap dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa pembatasan upah," tambahnya.
Baca juga : Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2023, Cek Syaratnya
Dalam konteks demografis, Dewa Wisana, Peneliti Lembaga Demografi UI, menggarisbawahi bahwa struktur penduduk Indonesia sedang mengalami perubahan signifikan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut, Dewa memperingatkan tentang potensi meningkatnya angka ketergantungan di masa depan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan peningkatan tingkat kemiskinan pada usia lanjut, menimbulkan kekhawatiran terhadap generasi sandwich yang menghadapi risiko kemiskinan sistemik di masa pensiun. Fenomena ini dipicu oleh perbedaan pendapatan yang signifikan antara masa kerja dan masa pensiun.
Namun demikian, Dewa juga mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah besar pekerja yang belum terlindungi oleh program perlindungan keuangan di masa tua, terutama program JHT dan JP. Oleh karena itu, perkuatannya perlu diiringi dengan peningkatan tata kelola dana dan literasi finansial peserta JHT, dengan harapan dapat memastikan kehidupan lansia yang lebih panjang, produktif, dan sejahtera. (RO/Z-10)
#MIA
PT Pos Indonesia resmi berlaku sebagai mitra PT Taspen dalam melayani pencairan manfaat dana pensiun untuk 142 ribu pensiunan baru.
PT Pos Indonesia (Persero) bersama PT Taspen (Persero) resmi meluncurkan layanan pengambilan dana pensiun di Kantorpos.
Stres jelang masa pensiun?, Bank bjb siap juga aktif memberikan edukasi keuangan lewat workshop, webinar, dan materi digital yang gampang dipahami siapa saja.
Masa pensiun sering kali menjadi kekhawatiran banyak orang karena berkurangnya penghasilan rutin. Terlebih, pengeluaran besar sering muncul menjelang pensiun
Dengan adanya kemudahan layanan penyedia dana pensiun, diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan khususnya pekerja informal.
PT Taspen (Persero) buka suara terkait pernyataan Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri soal dana pensiun presiden.
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved