Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyatakan pemerintah segera menjalankan program Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan akan melakukan recovery data mengaktifkan kembali kepesertaan JKN bagi yang berhak.
Kerja sama dilakukan dalam upaya penanganan masalah hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.
RATUSAN peserta JKN memadati halaman Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Senin (27/10). Mereka merupakan anggota Klub Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) se-Jakarta.
Pemerintah belum menetapkan pembiayaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan rencana tersebut masih digodok oleh kementerian dan lembaga.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengaku siap mengimplementasikan pemutihan tunggakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang baru akan dilakukan jika pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen dinilai tidak tepat
Penghargaan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran BPJS Kesehatan sebagai lembaga publik yang akuntabel.
MEMASUKI tahun ke-12 penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbagai capaian sudah diraih Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sampai saat ini belum ada fitofarmaka atau obat bahan alam yang bisa tembus Formularium Nasional dan dijamin oleh BPJS Kesehatan.
PEMERINTAH berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 23 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).
Melalui penghargaan ini, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa badan usaha memiliki tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan JKN bagi seluruh pekerjanya.
Pemutihan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan memberikan dampak positif yang sangat banyak.
ANGGOTA Ombudsman Republik Indonesia, Robert Na Endi Jaweng mendukung rencana pemerintah menerapkan pemutihan bagi peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan
Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperluas jaminan perlindungan tenaga kerja, termasuk bagi pekerja di sektor kreatif dan informal.
Terpilihnya BPJS Kesehatan masuk dalam nominasi Nobel Peace Prize 2025 disebut merupakan capaian yang luar biasa dan bisa menjadi contoh negara lain.
Simbol hadirnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakatnya di sektor kesehatan.
KETUA Dewas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir mengatakan pemutihan tunggakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum dibayar harus dilakukan dengan adanya payung hukum.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan selama tidak ada deklarasi epidemi di daerah maka korban keracunan MBG akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan merupakan satu bentuk gotong royong yang sempat diteliti oleh Harvard bulan Mei lalu dan ratusan ribu orang menjadikan Indonesia sebagai top spot.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved