Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan selama tidak ada deklarasi epidemi di daerah maka korban keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
"Sepanjang tidak dinyatakan ada terjadi epidemi atau pandemi, BPJS akan bayar," kata Ghufron, Kamis (9/10).
Ia menekankan jika ada deklarasi epidemi atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di suatu daerah maka itu menjadi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Sepanjang tidak ada deklarasi, bahwa itu masalah terkait dengan epidemi. Kalau epidemi ini, kalau lokal tanggung jawabnya pemerintah daerah. Karena kalau deklarasi harus konsekuen. Tapi ini menyangkut deklarasi, dan menyangkut pembiayaan, menyangkut penanganan," ujar Ghufron.
Penanganannya setiap situasi berbeda. Kalau pembiayaan dan penanganan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan saat situasi daerah atau nasional dalam keadaan normal. Sementera jika tidak dalam situasi normal maka penanganan langsung ditangani oleh pemerintah.
Contoh kasus seperti pandemi covid-19 perihal penanganan langsung ditangani oleh pemerintah. (Z-10)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hasil penelitian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan, mayoritas orang tua merasakan adanya perbaikan pola konsumsi anak setelah adanya program MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved