Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan selama tidak ada deklarasi epidemi di daerah maka korban keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
"Sepanjang tidak dinyatakan ada terjadi epidemi atau pandemi, BPJS akan bayar," kata Ghufron, Kamis (9/10).
Ia menekankan jika ada deklarasi epidemi atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di suatu daerah maka itu menjadi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Sepanjang tidak ada deklarasi, bahwa itu masalah terkait dengan epidemi. Kalau epidemi ini, kalau lokal tanggung jawabnya pemerintah daerah. Karena kalau deklarasi harus konsekuen. Tapi ini menyangkut deklarasi, dan menyangkut pembiayaan, menyangkut penanganan," ujar Ghufron.
Penanganannya setiap situasi berbeda. Kalau pembiayaan dan penanganan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan saat situasi daerah atau nasional dalam keadaan normal. Sementera jika tidak dalam situasi normal maka penanganan langsung ditangani oleh pemerintah.
Contoh kasus seperti pandemi covid-19 perihal penanganan langsung ditangani oleh pemerintah. (Z-10)
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
MBG menjadi salah satu strategi efektif dalam menekan kemiskinan secara tidak langsung.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Relawan dapur Makan Bergizi Gratis di Semarang mengaku terbantu secara ekonomi. Warga berharap program MBG terus berlanjut.
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
FAO mencatat 43,5% penduduk Indonesia tak mampu membeli pangan sehat. Program Makan Bergizi Gratis dinilai krusial bagi keluarga prasejahtera.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved