Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
PSI menilai jawaban Anies yang menuding bahwa sistem digital tidak smart juga justru membuktikan ada masalah serius dalam kinerja Pemprov DKI.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyalahkan sistem e-budgeting sebagai biang keladi munculnya usulan anggaran tidak wajar.
Anies mengaku pihaknya memang tidak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tidak mau mencari perhatian publik dan tengah fokus memperbaiki sistem penganggaran.
Menurutnya, selama ini pihaknya tidak pernah mengunggah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta ke situs resmi apbd.jakarta.go.id.
"Ini ada problem sistem digital. Sistemnya digital, tapi tidak smart. (Seharusnya) smart system bisa melakukan pengecekan,' ujar Anies.
Presiden menginginkan percepatan transportasi. Oleh karena itu, Erick Thohir membahasnya dengan Anies Baswedan.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpesan agar setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus bersikap kritis, baik di nasional maupun daerah. Tidak boleh hanya berdiam.
"Ini beda dengan gubernur sebelumnya yang dapat WDP tapi pembangunan jalan, program banyak. Ini WTP tapi malah harus kurang-kurangi anggaran," ujarnya
Pemprov DKI Jakarta sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp69 miliar untuk pembangunan jalur sepeda sepanjang 49 km atau 75ribu meter persegi pada 2020.
"Membangun sesuatu harus ada dasar hukumnya ini juga demi keamanan. Nah, jalur sepeda ini belum ada payung hukumnya. Kalau mau buat pergub ya pergub saja, kalau perda ya perda," ungkapnya
Saat ditanya soal Nadiem, Anies menyatakan, hanya akan berkomentar soal Jakarta.
"Pak Anies kerja sendiri senyum-senyum saja. Makanya kita bilang APBD dulu aja lah. Menyangkut kehidupan masyarakat Jakarta," ujar M Taufik
Anies menilai kedua menteri tersebut banyak membantu pembangunan di Jakarta
Kehadiran tim yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu terkesan pemborosan karena tidak setimpal dengan kinerja dan gaji.
"Nah, nanti akan sama-sama kita kaji kembali untuk ditetapkan tanggal 1 November 2019 untuk UMP 2020," ujar Anies
Anies berharap DPRD DKI Jakarta segera membahas KUA-PPAS. Jika tidak, banyak program penting yang akan terhambat.
Masyarakat Indonesia, sebut Anies, menitipkan amanat kemajuan Indonesia di pundak Jokowi-Ma'ruf.
Program Unggulan Pemprov DKI yang telah Dikerjakan
Target dan realisasi pendapatan Pemprov DKI Jakarta tahun ini jauh lebih kecil ketimbang 2015. Pada 2015, target Rp56,30 triliun dan terealisasi sebesar Rp 44,20 triliun
"CFD hari Minggu ditiadakan. Alasannya tentu pertama kita menghormati proses pelantikan kepala negara dan wakil presiden."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved