Fraksi Gerindra Kritik Kinerja TGUPP Anies

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta dinilai belum menunjukkan kinerja maksimal. Bahkan, kehadiran tim yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu terkesan pemborosan karena tidak setimpal dengan kinerja dan gaji.

Demikian disampaikan anggota fraksi Gerindra Inggard Joshua.

"Selama ini kami belum melihat kinerja yang optimal dilakukan tim TGUPP. Ini juga perlu pertimbangan," ujar Inggard dalam rapat pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020, di Gedung DPRD DKI, Rabu (23/10).

Inggard mempertanyakan tugas TGUPP dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dia menilai TGUPP berpotensi menimbulkan duplikasi kebijakan.

"Contoh, TGUPP di bidang KPK (Komite Pencegahan Korupsi), apakah Pemprov DKI tidak cukup dengan Inspektorat?" tanya Inggard.

Dia membandingkan TGUPP bidang KPK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata Inggard, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk karena ketidakpercayaan publik terhadap polisi, jaksa, dan hakim.

Karena itulah, Inggard kemudian mempertanyakan latar belakang pembentukan TGUPP bidang KPK.

"Kalau KPK yang ada di tingkat nasional dibentuk karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Tapi apakah di Provinsi DKI ini sudah sedemikian parahnya sehingga terjadi hal itu (pembentukan TGUPP bidang KPK)," kata Inggard.

Anggaran TGUPP DKI Jakarta diusulkan naik menjadi Rp21 miliar dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2020.

Anggaran itu naik dari senilai Rp18,99 miliar dalam APBD DKI Perubahan tahun 2019. (OL-8)