Anies Minta Pembahasan APBD DKI Jakarta Dipercepat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap seusai diumumkannya nama-nama pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD DKI yang baru, bisa mengejar pembahasan prog­ram-program yang selama ini terhambat.

Satu dari beberapa yang penting dibahas ialah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang nantinya menjadi APBD 2020.

“Sekarang AKD tuntas. Insya Allah (anggota DPRD) bisa ngebut untuk menyelesaikan agenda-agenda yang selama ini, sejak pemilu sampai sekarang banyak yang belum terselesaikan,” kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (21/10).

Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI dan Dewan Perwakil­an Rakyat Daerah (DPRD) DKI bisa bekerja sama dengan baik dalam menyukseskan program-program DKI.

“Kami optimis dan komunikasi baik ya. Dari SKPD juga sudah siap (kerja sama). Langsung membahas untuk APBD 2020. Sebelum November akhir, itu semuanya sudah tuntas gitu ya,” kata Anies.

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, menegaskan pihaknya segera membahas KUA-PPAS yang akan menjadi APBD 2020. “Kita lihat di dalam rapat komisi nanti dan dipastikan ada pembahasan (KUA-PPAS). Sekarang komisi-komisi sudah terbentuk, diketuk palu tadi. Mudah-mudah­an besok sudah ada kegiatan teman-teman di komisi,” kata Prasetyo di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (21/10).

Diketahui, pengajuan anggaran dalam KUA-PPAS 2020 mencapai Rp95 triliun atau naik Rp6,9 tri­liun dari APBD 2019. Yang paling disoroti publik ialah renovasi rumah dinas Anies Rp2,4 miliar dan anggaran TGUPP 2020 sebesar Rp26,5 miliar.

“Ya keputusan kan sekarang rapat-rapat komisi. Nanti kita lihat sejauh mana. Kalau ada perbedaannya (dalam usulan anggaran) pasti kan komisi-komisi akan lapor ke saya. Insya Allah semua keputusan berjalan dengan baik. Kita semaksimal mungkin lakukan karena juga baru bentukan (pimpinan AKD),” terang Prasetyo.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif, mengaku pihaknya akan mengebut dalam pembahasan KUA-PPAS. “Kan tinggal ditambahin volume jam (kerjanya) saja. Enggak masalah. Apalagi, ada yang fresh (anggota dewan yang baru) sebanyak 59 anggota. Diajak rapat sampai pukul 21.00 juga oke,” ucap Syarif.

Silpa APBD Depok Rp756 miliar

Sisa lebih pembiayaan anggar­an (Silpa) Kota Depok mencapai Rp756 miliar. Wakil Ketua III DPRD Kota Depok Tajudin Tabri mengatakan seharusnya angka silpa dalam APBD ialah 0 (nol) untuk menunjukkan penyerapan anggaran sudah 100%. Diketahui total APBD Kota Depok 2019 sebesar Rp3,2 triliun.

“Sebelum ketuk palu pengesah­an APBD pada Desember 2018, DPRD Kota Depok sudah meminta pemerintah kota melakukan penyerapan APBD secara maksimal dengan tepat agar penyerapan anggaran dan belanja program efektif,” katanya di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (21/10).
Menurutnya, Silpa yang besar menunjukkan perencanaan peng­anggaran tidak efektif. Artinya, program tidak berjalan baik dan berdampak pada penyerapan pajak penerimaan pembiayaan dari APBD.

“Dan Silpa tahun ini terburuk jika dibandingkan dengan Silpa 2018. Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Tajudin menyebutkan DPRD Kota Depok akan melakukan rapat internal pada Selasa (22/10) atau Rabu (23/10) untuk membahasnya. (KG/J-2)