PARTAI Gerindra meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih agresif untuk melobi pimpinan DPRD agar posisi wakil gubernur Jakarta segera terisi
Tujuannya, ujar politisi Gerindra M taufik, agar DPRD DKI Jakarta mau memprioritaskan pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang sudah satu tahun lebih kosong setelah ditinggal Sandiaga Uno.
Sebelumnya, kedua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada 2017 sudah mengajukan dua kader PKS Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sebagai cawagub. Namun, hingga periode DPRD berganti, proses pemilihan cawagub urung dilakukan DPRD DKI.
"Ini gini loh. Kita kan sudah tanda tangan, seharusnya dia yang lebih agresif dari kami. Masa kami yang disuruh agresif. Tidak fair. Ya kan barang, barang dia. Masa dia duduk-duduk saja, kami yang lari-lari," ungkap Taufik ditemui di Jakarta, Kamis (24/10).
Sikap agresif itu bisa ditunjukkan dari lobi dan komunikasi selain kepada pimpinan juga harus dilakukan kepada fraksi-fraksi DPRD.
Sebab, nantinya pemilihan juga harus dihadiri oleh anggota-anggota dan harus memenuhi kuorum. Taufik menegaskan proses pemilihan wagub tinggal mengumpulkan para pimpinan DPRD, fraksi dan komisi dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab).
Dengan sikap PKS seperti sekarang ini, menurutnya sangat sulit pemilihan wagub bisa berjalan segera.
"Iya nunggu Rapimgab itu kan harus ada komunikasi. Barang ini ada di DPRD. DPRD unsurnya banyak. Ya komukasilah dengan semua unsur itu. Kalau duduk-duduk saja ya mana bisa," tandasnya.
Ia pun mengaku enggan memprioritaskan pemilihan wagub karena saat ini DPRD dikejar pembahasan anggaran 2020. APBD 2020 harus disahkan paling lambat akhir bulan depan. Jika melewati batas itu, DPRD DKI maupun Pemprov DKI bisa dijatuhi sanksi penundaan gaji dan tunjangan selama enam bulan di tahun berjalan oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Iyalah anggaran lebih penting. Pak Anies kerja sendiri senyum-senyum saja. Makanya kita bilang APBD dulu aja lah. Menyangkut kehidupan masyarakat Jakarta," tuturnya. (OL-8)
