DPRD Kritisi Pembangunan Jalur Sepeda tanpa Payung Hukum

ANGGOTA Komisi B dari Fraksi Partai Demokrat Nur Afni Sajim mengkritisi program lanjutan pembangunan jalur sepeda yang diusulkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk anggaran 2020.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta diketahui mengusulkan anggaran sebesar Rp69 miliar untuk pembangunan jalur sepeda di 2020 sepanjang 49km atau 75ribu meter persegi. Anggaran ini diusulkan melalui Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.

Namun, hingga kini pembangunan jalur sepeda menggunakan nomenklatur 'Pengembangan Rekayasa Lalu Lintas Jalur Busway'.

"Membangun sesuatu harus ada dasar hukumnya ini juga demi keamanan. Nah, jalur sepeda ini belum ada payung hukumnya. Kalau mau buat pergub ya pergub saja, kalau perda ya perda," ungkapnya dalam rapat pembahasan KUAPPAS 2020 bersama Komisi B di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/10).

Afni menegaskan, pihaknya bukan tidak menyepakati pembangunan jalur sepeda. Namun, harus ada payung hukum untuk pembangunan jalur sepeda.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi B dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak justru menuntut agar Dishub DKI memprioritaskan pembangunan angkutan massal seperti MRT, LRT dan angkutan Jak Lingko untuk menangani first mile dan last mile pengguna angkutan massal.

"Keamanan pesepeda saat ini belum bisa dijamin karena jalurnya masih demikian. Orang mana mau bersepeda. Lalu logikanya, LRT dan MRT mengangkut lebih banyak orang dibandingkan dengan sepeda. Sebaiknya justru yang diprioritaskan adalah pembangunan angkutan massal," imbuhnya. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus