Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak Rp1,6 miliar dialokasikan kepada setiap unit eselon 1 untuk kegiatan berbasis masyarakat di lapangan. Seperti misalnya patroli, rehabilitasi hingga penanaman bibit.
PELAKSANA Harian (Plh) Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun mengaku belum mengetahui terkait anggaran triliunan rupiah milik pemda yang saat ini dibekukan.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar menekankan agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Banten tahun anggaran (TA) 2023 dilaksanakan secara profesional.
Pemerintah Provinsi Papua Barat mengupayakan anggaran untuk atlet pada setiap cabang olahraga menjelang Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2023 mendatang.
Anggaran untuk menjaga taman nasional diungkap Komisi IV DPR RI yakni 1 tahun untuk 1 hektare Rp5.500
Bank Indonesia (BI) diminta jelaskan perbedaan antara asumsi pada Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2023 dengan di asumsi makro dan APBN 2023.
Konsensus kementerian keuangan dan kementerian kesehatan untuk berkolaborasi serta memperluas mandat gugus tugas presidensi sebelumnya.
LAMANYA Pembahasan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng bukan disebabkan ketidakhadiran Gubernur Ganjar Pranowo dalam rapat paripurna.
Selain itu, total dana sebesar Rp23 miliar untuk perjalanan dinas biasa DPRD Kota Bekasi dianggap sebagai krisis empati dari wakil rakyat.
KOMISI II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemendagri tahun 2023 sebesar Rp2,981 triliun termasuk di dalamnya pagu anggaran DKPP sebesar Rp26 miliar.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat mengalokasikan Rp9,2 miliar dari dana transfer umum (DTU) untuk perlindungan sosial dampak inflasi.
PT Pertamina (Persero) melakukan berbagai program efisiensi. Hingga Juli 2022, Pertamina mampu menghemat biaya operasional sekitar Rp6 Triliun.
BEBAN APBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, cenderung makin berat. Kondisi tersebut tak terlepas terjadinya berbagai pengurangan besaran dana transfer daerah dari pemerintah pusat.
Budi Gunadi Sadikin mengemukakan pandemi COVID-19 telah memberi pelajaran bahwa duplikasi anggaran di sektor kesehatan bisa diefisiensikan.
Untuk tahun, PUPR membutuhkan biaya Rp5,4 triliun dan pada di 2023 memerlukan anggaran Rp20,8 triliun dan sisanya di 2024.
KETUA Umum Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartanto mendukung agar pemerintah mempercepat pencairan anggaran tambahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahun 2022.
BEBAN anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, relatif cukup berat.
Masyarakat khawatir anggaran pemilu yang belum cair sepenuhnya akan menimbulkan kegaduhan dan membuka spekulasi penundaan pemilu 2024.
Menurut Menko Polhukam, semua yang diperlukan termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR, dan Bawaslu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved