Pemkot Sukabumi Usulkan Bantuan Keuangan Kompetitif Ke Pempoov Jabar

PEMERINTAH Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengusulkan bantuan keuangan kompetitif ke Pemprov Jawa Barat. Usulan dilakukan sebagai upaya bentuk pencegahan kebencanaan.

Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, menuturkan kebijakan pembangunan daerah sektor kebencanaan diprioritaskan agar terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana. Di antara program prioritasnya yaitu peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pengelolaan sumber daya air, serta program penanggulangan dan penanganan bencana.

"Karena itu, untuk program 2024, kami mengusulkan bantuan keuangan kompetitif. Bankeu ini nanti diharapkan bisa mendukung Inovasi kesiapsiagaan bencana sehingga mewujudkan JRCP atau Jabar Resilience Cultural Province (JRCP)," kata Frendy, beberapa waktu lalu.

Frendy menuturkan terdapat tiga aspek ketangguhan infrastruktur yang diusulkan melalui bantuan keuangan kompetitif. Aspeknya terdiri dari kolam retensi pengendali banjir, rehabilitasi rumah tidak layak huni berkonsep tahan gempa, dan infrastruktur pada program kelurahan tangguh bencana.

"Data dari BPBD, di Kota Sukabumi sudah terbentuk 17 kelurahan tangguh bencana. Ini juga kita ajukan melalui bankeu kompetitif," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi, Zulkarnain Barhami, menuturkan rasio anggaran BPBD terhadap APBD teramati di kisaran 0,33%. Rasio anggaran tersebut dinilai belum memadai karena belum bisa memenuhi standard pelayanan minimal. "Nilai rasio anggarannya masih di bawah setengah persen atau masih berada di kisaran 0,33%," kata Zulkarnain.

Selain soal anggaran, kata Zulkarnain, sejak dibentuk 10 tahun lalu atau pada 2013, hingga saat ini BPBD belum memiliki bangunan gedung kantor yang representatif. Termasuk fasilitas perlengkapan dan peralatan standard yamg masih kurang memadai.

"Dibanding daerah lain, fasilitas peralatan dan perlengkapan masih kurang memadai dibanding daerah lain yang skala risiko bencananya sama. Kami juga masih kekurangan personel serta pegawai baik PNS maupun non-PNS," pungkas Zulkarnain. (OL-15)