Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap berkomitmen untuk menyalurkan kegiatan berbasis masyarakat pada tahun 2023 dengan total anggaran sebesar Rp1,6 miliar yang efektif penyalurannya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023 pada 327 kabupaten/kota.
"Kita harapkan anggaran berbasis masyarakat ini terus meningkat setiap tahunnya," kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV bersama dengan KLHK, Senin (6/2).
Bambang menuturkan, sebanyak Rp1,6 miliar dialokasikan kepada setiap unit eselon 1 untuk kegiatan berbasis masyarakat di lapangan. Seperti misalnya patroli, rehabilitasi hingga penanaman bibit.
Baca juga: Peringati Hari Lahan Basah Sedunia, KLHK Tanam 30 Ribu Mangrove
Adapun, Bambang merinci, anggaran itu dialokasikan ke Direktorat Jenderal PHL Rp31,5 juta, Direktorat Jenderal PDASRH Rp918,5 juta, Direktorat Jenderal KSDAE Rp183,4 juta, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Rp9,4 juta, Direktorat Jenderal PSKL Rp37 juta, Direktorat Jenderal PSLB3 Rp72,9 juta, Direktorat Jenderal PPKL Rp109 juta, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Rp182 juta, Direktorat Jenderal PPI Rp125 juta dan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp3,8 juta
"Hal ini untuk menunjukkan komitmen eselon 1 dengan kegiatan yang tidak bisa lepas dari porses yang ada ini tanda penyaluran bantuan dan sosiasiasi bimtek ada di kegiatan ini," pungkas Bambang. (OL-5)
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Kongres AS menyetujui RUU pendanaan sementara untuk mengakhiri penutupan pemerintahan selama 43 hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved