Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
USULAN pagu alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2023 sebesar Rp 2,98 Triliun disetujui oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Keputusan tersebut berdasarkan kesimpulan hasil Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, serta Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Adapun rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9). Agenda ini dihadiri oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, para pejabat eselon I, dan jajaran pejabat Kemendagri lainnya.
Hadir pula Ketua DKPP Heddy Lugito, serta Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Dalam kesempatan itu, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemendagri tahun 2023 sebesar Rp2,981 triliun termasuk di dalamnya pagu anggaran DKPP sebesar Rp26 miliar.
"(Komisi II menyetujui alokasi anggaran tersebut) untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) Kemendagri tahun 2023," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang membacakan hasil keputusan rapat.
Selain itu, Komisi II juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar Rp1,1 trilun, termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran DKPP sebesar Rp7,2 miliar.
Tak hanya itu, masih berdasarkan hasil kesimpulan rapat, Komisi II juga meminta Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut.
“Serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) Kemendagri tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Anggaran Pemilu 2024 Tambah, DPR : Jangan Ada Korban Jiwa Lagi
DPR RI meminta Kemendagri segera menyusun blue print atau cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Bank Indonesia mencatata utang luar negeri Indonesia menurun menjadi US$396,3 miliar.
Secara nasional, penjualan All New Ayla pada Maret 2023 mencapai 3.473 unit, jauh di atas target yang ditetapkan yaitu 2.000 unit per bulan.
Semua segmen kredit BRI tumbuh positif dengan kontributor utama di segmen mikro yang tumbuh 11,18% sehingga total kredit dan pembiayaan BRI Group menjadi Rp1.180,12 triliun.
Tahapan SNBT 2023 dibuka hari ini. Ketua Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Mochammad Ashari mengungkap ada perbedaan SNBT dengan UTBK SBMPTN tahun lalu.
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo, resmi melaunching rangkaian Borobudur Marathon 2023 Powered by Bank Jateng di Kawasan Candi Borobudur, Magelang, Sabtu malam (18/3)
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan pemerintah all out mendukung GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dalam pengembangan industri sawit berkelanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved