Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
USULAN pagu alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2023 sebesar Rp 2,98 Triliun disetujui oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Keputusan tersebut berdasarkan kesimpulan hasil Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, serta Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Adapun rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9). Agenda ini dihadiri oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, para pejabat eselon I, dan jajaran pejabat Kemendagri lainnya.
Hadir pula Ketua DKPP Heddy Lugito, serta Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Dalam kesempatan itu, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemendagri tahun 2023 sebesar Rp2,981 triliun termasuk di dalamnya pagu anggaran DKPP sebesar Rp26 miliar.
"(Komisi II menyetujui alokasi anggaran tersebut) untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) Kemendagri tahun 2023," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang membacakan hasil keputusan rapat.
Selain itu, Komisi II juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar Rp1,1 trilun, termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran DKPP sebesar Rp7,2 miliar.
Tak hanya itu, masih berdasarkan hasil kesimpulan rapat, Komisi II juga meminta Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut.
“Serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) Kemendagri tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Anggaran Pemilu 2024 Tambah, DPR : Jangan Ada Korban Jiwa Lagi
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Bank Indonesia mencatata utang luar negeri Indonesia menurun menjadi US$396,3 miliar.
Secara nasional, penjualan All New Ayla pada Maret 2023 mencapai 3.473 unit, jauh di atas target yang ditetapkan yaitu 2.000 unit per bulan.
Semua segmen kredit BRI tumbuh positif dengan kontributor utama di segmen mikro yang tumbuh 11,18% sehingga total kredit dan pembiayaan BRI Group menjadi Rp1.180,12 triliun.
POPULASI sapi yang tersebar di sejumlah Kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung (Babel) saat ini hanya 18.188 ekor. Paling banyak ada di Bangka Tengah sejumlah 6.330 ekor
Tahapan SNBT 2023 dibuka hari ini. Ketua Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Mochammad Ashari mengungkap ada perbedaan SNBT dengan UTBK SBMPTN tahun lalu.
GUBERNUR Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terus menorehkan prestasi. Kali ini, prestasi diraih Ganjar sebagai Gubernur Pendukung Utama Pengelolaan Zakat di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved