Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Tahanan politik tersebut baik terkait separatisme Papua, penghinaan kepala negara, kasus kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di masa lalu, dan menyangkut UU ITE.
Dewan berharap ke depannya penegak hukum dapat memilah kasus yang dibawa ke meja hijau.
Ada beberapa proses asesmen yang perlu dilewati oleh calon napi yang menerima amnesti dari pemerintah.
MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas membeberkan perkembangan soal usulan pemberian amnesti terhadap 44 ribu narapidana.
Jika narapidana tersebut diberikan kesempatan kerja sebagai bagian dari pembinaan, maka hak atas upah pekerjaannya harus dibayarkan.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengat pemerintah harus menginfokan catatan hukuman apa dan seberapa napi tersebut menjalani hukuman sebelum memberikan amnesti.
Belasan tahanan Papua itu, kata Supratman, merupakan aktivis. Kebijakan ini menjadi upaya rekonsialisasi warga Papua.
Supratman mengatakan usulan pemberian amnesti berlaku hanya untuk narapidana pengguna narkoba yang seharusnya bisa mendapatkan rehabilitasi.
DPR perlu membuat kriteria dan batasan yang jelas mengenai narapidana apa saja yang berhak mendapatkan amnesti.
Namun, pemerintah, kata Supratman memastikan tidak akan memberi ampun bagi narapidana narkotika berstatus pengedar dan bandar.
Presiden Prabowo, kata Supartman, telah menyetujui untuk pemberiaan amnesti. Namun, ia mengaku belum mengetahui jumlah narapidana yang disetujui untuk mendapat amnesti.
langkah para aktivis yang telah bebas itu didasarkan pada alasan pragmatis.
Sekitar 7 ribu demonstran dari sayap kanan berkumpul di luar kantor PM Spanyol Pedro Sanchez memprotes RUU yang memberikan amnesti kepada separatis Catalan.
Wartawan sering dilecehkan, diintimidasi, ditahan, dan dipenjara.
UU HPP pada esensinya bertujuan untuk mendorong sistem perpajakan menjadi lebih sehat, adil dan berkelanjutan
Keppres tersebut kemudian akan dikirim ke Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan yang bersangkutan pada hari yang sama.
Namun, sebelum memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi, pemerintah harus mendengarkan tanggapan DPR RI. Presiden diketahui sudah mengirimkan surat ke parlemen.
tidaklah mengherankan jika kehadiran pihak Taliban di Kabul memicu eksodus puluhan ribu warga sipil ke luar Afganistan dengan alasan keamanan dan keselamatan.
Usman Hamid mengatakan meskipun UU sebelumnya memuat banyak pasal yang melindungi hak orang asli Papua, ada banyak fakta bahwa pemerintah tidak serius melaksanakannya.
AMNESTY International Indonesia meminta pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved