Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Menurut Joko, kegiatan sosial semacam itu juga merupakan bagian dari tanggungjawab sosial Perbarindo.
Sebagaimana diketahui, seluruh industri jasa keuangan harus melakukan penerapan pencegahan APU PPT sesuai dengan POJK No. 23/POJK.01/2019.
Forum PSP BPR/S yang dikukuhkan sejak 27 Februari 2020 ini merupakan Forum PSP pertama yang dibentuk di Indonesia.
Menurut dia semua insan BPR-BPRS dituntut menggali dan memahami gambaran isu hukum perkreditan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab.
Langkah transformasi digital itu diawali dengan meluncurkan Gaido Mobile Banking, yang ke depan akan semakin memudahkan nasabah dalam bertransaksi di Gaido Bank Syariah.
Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI jalin kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot.
BANK Indonesia (BI) membatasi kebijakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam lalu lintas keuangang tidak seperti bank umum.
Nantinya berbagai transaksi nasabah BPR dapat melakukan berbagai transaksi perbankan kapan saja dan dimana saja tanpa perlu ke kantor cabang, dengan menggunakan aplikasi Abank BPR.
Industri properti memberikan kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
LPS melakukan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), Jawa Timur.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS serta POJK kualitas aset BPR.
Pelaksanaan edukasi CBP Rupiah kepada SDM BPR dan BPRS di seluruh wilayah Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan adanya peran strategis BPR BPRS.
Digitalisasi layanan perbankan diyakini akan menambah daya saing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di tengah ketatnya persaingan di industri perbankan.
Roadmap tersebut merupakan landasan kebijakan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas,
OJK melakukannya melalui kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi
Pemerintah juga berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kerja sama dengan UMKM, pengusaha kecil, dan masyarakat lokal.
Sepanjang 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha 19 bank di Indonesia, termasuk Bank Perekreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perekreditan Rakyat Syariah (BPRS).
Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah Utama (BPRS CU) mendapat penghargaan dalam ajang Indonesia Sharia and Halal Top Brand Award 2025 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.
Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah menegaskan pengembangan SDM unggul sangat penting dalam menjaga daya saing BPR, terutama di era digitalisasi perbankan.
MUNGKIN masih terngiang di telinga kita ketika publik dihebohkan dengan hengkangnya Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia dengan total kelolaan dana belasan triliun rupiah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved