Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEPANJANG 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha 19 bank di Indonesia, termasuk Bank Perekreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perekreditan Rakyat Syariah (BPRS). Keputusan ini bertujuan menjaga stabilitas dan keamanan sistem perbankan.
1. PT BPR Arfak Indonesia (Papua Barat)
2. PT BPR Kencana (Jawa Barat)
3. PT BPR Pakan Rabaa (Sumatera Barat)
4. PT BPR Duta Niaga
5. PT BPR Nature Primadana Capital (Jawa Barat)
6. PT BPR Sumber Artha Waru Agung (Jawa Timur)
7. PT BPR Lubuk Raya Mandiri (Sumatera Barat)
8. PT BPR Bank Jepara Artha
9. PT BPR Dananta (Jawa Tengah)
10. PT BPRS Saka Dana Mulia (Jawa Tengah)
11. PT BPR Bali Artha Anugrah
12. PT BPR Sembilan Mutiara (Sumatera Barat)
13. PT BPR Aceh Utara
14. PT BPR EDCCASH (Banten)
15. Perumda BPR Bank Purworejo (Jawa Tengah)
16. PT BPR Bank Pasar Bhakti (Jawa Timur)
17. PT BPR Madani Karya Mulia (Jawa Tengah)
18. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
19. Koperasi BPR Wijaya Kusuma (Jawa Timur)
Menurut OJK, pencabutan izin usaha tersebut disebabkan:
1. Pelanggaran aturan dan peraturan perbankan
2. Kondisi keuangan yang tidak sehat
3. Ketidakpatuhan terhadap standar keuangan
4. Kegagalan memenuhi kewajiban keuangan
5. Pengawasan dan pengelolaan risiko yang lemah
Nasabah bank-bank yang tutup tersebut diharapkan:
1. Menghubungi bank tersebut untuk informasi lebih lanjut
2. Mengalihkan rekening ke bank lain
3. Mengklaim asuransi deposito melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
4. Memantau informasi terkini dari OJK dan bank terkait (Z-10)
Sumber
Ketua Koperasi TC Invest Iqbal Alan Abdullah memaparkan UMKM saat ini masih mengalami kesulitan akses pendanaan terjangkau karena persoalan administrasi, jaminan, dan manajerial.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor.
Penguatan ini terjadi setelah saham REAL sempat terkoreksi menyusul sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Ini syaratnya!
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Panitia seleksi (pansel) memastikan proses seleksi bebas dari nepotisme.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved