Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY (OJK KR 3)
terus mendorong percepatan transformasi Bank Perekonomian Rakyat/Bank
Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) di Jawa Tengah dan DIY.
Salah satunya dengan melalui penguatan permodalan dan konsolidasi. Tujuannya untuk semakin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah.
Demikian disampaikan Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Sumarjono dalam sambutannya pada acara Forum Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan talkshow : Peluang danTantangan Industri BPR/BPRS Pasca-Pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).
Acara itu dihadiri oleh 270 orang PSP BPR/BPRS di seluruh Jawa Tengah dan DIY termasuk Wakil Bupati BanyumasSadewo Tri Lastiono di Semarang, Selasa (30/5).
Forum PSP BPR/S yang dikukuhkan sejak 27 Februari 2020 ini merupakan Forum PSP pertama yang dibentuk di Indonesia. Pembentukan Forum ini bertujuan sebagai wadah berbagi kondisi BPR, isuterkini, serta media peningkatan ketahanan permodalan BPR/BPRS, khususnya dalam rangka mendukung transformasi BPR.
Transformasi
Sumarjono menyampaikan, UUP2SK telah membuka ruang bagi BPR/BPRS untuk bertransformasi lebih cepat, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha hampir seperti Bank Umum. Antara lain dapat ikut serta dalam lalulintas pembayaran, IPO, merger lintas provinsi dan sejumlah peluang bisnis lainnya.
UU P2SK juga telah mengubah kepanjangan BPR dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Ketua Forum PSP Jawa Tengah dan DIY Kristian Hardianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya untuk dapat melaksanakan pertemuan maupun audiensi dengan para PSP secara bergantian
kedepannya.
Selanjutnya sesi talkshow menghadirkan nara sumber Direktur Pengawasan OJK KR 3 Heru Prasetio, Direktur Departemen Pemeriksaan Khusus
dan Pengawasan Perbankan Daerah OJK Dani Surya serta PSP BPR Modern Express Sonny Waplau.
PSP BPR Modern Express, Sonny Waplau membagikan pengalaman tentang
kisah sukses penggabungan BPR lintas provinsi. "Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para PSP untuk mengembangkan BPR/BPRS-nya, sehingga semakin kuat dan kompetitif, serta dapat bertransformasi lebih cepat guna menunjang peningkatan perekonomian daerah," kata Sonny. (N-2)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan bus Trans Jateng dengan tarif Mata Uang Rupiah 4.000 untuk umum yang menjangkau beberapa titik wisata seperti Bandungan dan Baturraden.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mempersiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di jalan tol saat puncak mudik lebaran 2026.
Pada Senin (16/3) jumlah pemudik masuk ke Jawa Tengah melalui Jalan Tol Trans Jawa terus meningkat sejak Minggu (15/3), rata-rata setiap berkisar 1.400-1.900 kendaraan masuk ke Kota Semarang.
Gubernur Ahmad Luthfi lepas belasan ribu peserta Mudik Gratis Jateng 2026. Targetkan 17 juta pemudik dongkrak ekonomi daerah dan UMKM lokal. Simak selengkapnya!
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi melepas 325 armada bus yang mengangkut belasan ribu pemudik dari Jabodetabek ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau para pemudik untuk tidak membawa kerabat atau teman kembali ke Jakarta setelah Lebaran
Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan
Per Desember 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,63% secara tahunan (yoy) ditopang penyaluran kredit investasi yang tinggi.
PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Di tengah beragamnya penawaran investasi dengan profil risiko yang bervariasi, semakin banyak masyarakat yang mencari alternatif lebih stabil, aman, dan tetap menguntungkan.
Fleksibilitas deposito memungkinkan investor lebih leluasa dalam menyusun strategi jangka menengah dan pendek.
Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi layanan perbankan serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved