Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU Bicara Timnas Amin, Mardani Ali Sera menyatakan pernyataan Zulkifli Hasan soal bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pernyataan yang menyesatkan.
“Sesat pernyataan bansos dari Jokowi. Bansos itu dari negara dan milik negara,” tegas Mardani kepada Media Indonesia, Rabu (3/1/2024).
Mardani menegaskan sudah saatnya masyarakat tahu bahwa bansos itu bukan kerja satu orang tapi kerja semua orang.
Baca juga: Timnas Amin Belum Pikirkan Arah Koalisi pada Pilpres Putaran Kedua
Mardani pun mengusulkan agar bansos ditunda sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai. “Kami setuju Bansos perlu dievaluasi,” ungkap Mardani.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengemukakan bansos saat ini sangat dibutuhkan masyarakat dan tak boleh ditunda.
Baca juga: Timnas Amin: Lembaga Survei Netral Pasti Prediksi Pilpres Dua Putaran
Hal itu merespons terkait permintaan agar pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai.
"Ada kandidat yang mengatakan menghentikan dulu bansos, BLT, dan BLT El Nino. Tentu ini yang dibutuhkan masyarakat," ungkap Zulhas di Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Bahkan, Zulhas mendesak bansos harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda-tunda.
(Z-9)
TIM Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) berkumpul untuk menutup rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengajukan protes terhadap kehadiran beberapa ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Gibran dalam sidang PHPU.
MK bakal meminta keterangan empat menteri dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Hal itu akan dilakukan pada Jumat (5/4).
Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.
ANGGOTA tim hukum timnas Amin, Anang Zubaidy, menyebut kehadiran empat menteri untuk dipanggil ke sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat diperlukan.
Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) optimistis dengan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sidang sengketa Pilpres 2024.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved