Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
JURU Bicara Timnas Amin, Mardani Ali Sera menyatakan pernyataan Zulkifli Hasan soal bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pernyataan yang menyesatkan.
“Sesat pernyataan bansos dari Jokowi. Bansos itu dari negara dan milik negara,” tegas Mardani kepada Media Indonesia, Rabu (3/1/2024).
Mardani menegaskan sudah saatnya masyarakat tahu bahwa bansos itu bukan kerja satu orang tapi kerja semua orang.
Baca juga: Timnas Amin Belum Pikirkan Arah Koalisi pada Pilpres Putaran Kedua
Mardani pun mengusulkan agar bansos ditunda sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai. “Kami setuju Bansos perlu dievaluasi,” ungkap Mardani.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengemukakan bansos saat ini sangat dibutuhkan masyarakat dan tak boleh ditunda.
Baca juga: Timnas Amin: Lembaga Survei Netral Pasti Prediksi Pilpres Dua Putaran
Hal itu merespons terkait permintaan agar pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai.
"Ada kandidat yang mengatakan menghentikan dulu bansos, BLT, dan BLT El Nino. Tentu ini yang dibutuhkan masyarakat," ungkap Zulhas di Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Bahkan, Zulhas mendesak bansos harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda-tunda.
(Z-9)
TIM Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) berkumpul untuk menutup rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengajukan protes terhadap kehadiran beberapa ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Gibran dalam sidang PHPU.
MK bakal meminta keterangan empat menteri dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Hal itu akan dilakukan pada Jumat (5/4).
Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.
ANGGOTA tim hukum timnas Amin, Anang Zubaidy, menyebut kehadiran empat menteri untuk dipanggil ke sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat diperlukan.
Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) optimistis dengan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sidang sengketa Pilpres 2024.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved