Komisi III DPR  RI Sebut Kasus Andrie Yunus Upaya Delegitimasi Pemerintah 

ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny K. Harman, menilai ada upaya delegitimasi pemerintah dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Ia juga mendukung usulan masyarakat sipil agar pemerintah membentuk  tim gabungan pencari fakta (TGPF). Menurut Benny, TGPF yang melibatkan berbagai institusi terkait dan tokoh penting akan menjadi bukti nyata komitmen Presiden dalam menjaga kualitas demokrasi.

"Pembentukan Tim Pencari Fakta ini penting untuk menciptakan kredibilitas dan menjadi ujian komitmen Bapak Presiden Prabowo. Ini adalah jalan untuk membongkar kasus ini secara terang-benderang dan memutus rantai intimidasi terhadap mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan kekuasaan," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/3).

Baca juga : 2 Pekan di HCU, KontraS Sebut Kondisi Andrie Yunus belum Stabil

Ia menilai kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bukan merupakan tindak pidana biasa. 

Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai operasi politik yang bertujuan menciptakan rasa takut di masyarakat sipil sekaligus upaya untuk mendelegitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Benny mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang tegas menyebut aksi penyiraman tersebut sebagai bentuk terorisme. Namun, ia mencurigai ada kelompok tertentu yang sengaja ingin merusak citra dan kewibawaan Presiden Prabowo di mata publik.

Baca juga : Pakar dan Aktivis Desak Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dibawa ke Peradilan Umum

"Saya yakin ada kekuatan, ada kelompok yang ingin mendelegitimasi kekuasaan Presiden Prabowo. Bahkan menurut saya tujuan utamanya adalah bagaimana supaya pemerintahan Presiden Prabowo ini kehilangan legitimasinya. Jadi membangun citra buruk tentang Presiden Prabowo," ujar Benny.

Politikus Partai Demokrat itu kemudian mempertanyakan sejauh mana perintah Presiden Prabowo akan dieksekusi oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo harus dijawab dengan hasil penyidikan yang konkret dan transparan.

"Masalahnya adalah, apakah perintah Presiden ini akan sungguh-sungguh dilaksanakan oleh institusi penegak hukum atau tidak? Pertanyaan yang kedua, apakah institusi kepolisian yang diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mengusut tuntas kasus ini, punya kemampuan, punya sarana dan prasarana yang cukup untuk itu atau tidak?" ucap dia. (H-4)