Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan atau OTT Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono.
Dari hasil OTTpegawai pajak di Banjarmasin tersebut KPK menyita uang tunai hingga lebih dari Rp1 miliar
"Tim mengamankan uang tunai sekitar Rp1 miliar lebih," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/2).
Selain Mulyono, ujar Budi, KPK menangkap dua orang lainnya. OTT pegawai pajak di Banjarmasin itu, disebut berkaitan dengan proses restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perkebunan.
Adapun nilai restitusi pajak yang berkaitan dengan OTT pegawai pajak di Banjarmasin, nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
"Terkait dengan restitusi PPN yang diajukan oleh pihak swasta di KPP Madya Banjarmasin," ucap Budi.
KPK mengonfirmasi melakukan OTT terhadap pegawai pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. OTT dilakukan, Selasa, (4/2).
Ada empat kasus ditangani KPK yang melibatkan kantor pelayanan pajak, termasuk OTT pegawai pajak di Banjarmasin. (Ant/H-4)
KPK mengungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya atau KKP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono menerima uang gratifikasi sebesar Rp800 juta, berikut fakta-faktanya
KPK melakukan OTT terhadap pegawai Pajak KKP Banjarmasin. OTT KPK di Banjarmasin itu berkaitan proses restitusi PPN
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan atau OTT Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dan menyita uang Rp1 miliar
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved