Nadiem Yakin Bebas: Tak Ada Saksi Sebut Perintah Menteri

TERDAKWA kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Anwar Makarim, menanggapi pengakuan sejumlah saksi dari jajaran Kemendikbudristek yang menyatakan pernah menerima uang. Nadiem mengaku terkejut dengan fakta persidangan tersebut.

Namun, ia menegaskan, seluruh saksi menyatakan penerimaan uang itu bukan atas perintahnya dan tidak pernah dilaporkan kepadanya.

“Saya cukup kaget ya. Sudah sangat banyak saksi-saksi yang mengaku menerima uang dalam bentuk gratifikasi, tetapi semuanya mengaku hari ini bahwa mereka tidak pernah memberitahukan saya mengenai penerimaan uang tersebut, tidak menginfokan kepada saya, dan juga mengaku tidak pernah diperintah oleh saya untuk menerima uang itu,” ujar Nadiem kepada wartawan seusai persidangan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/2).

Baca juga : Saksi Kasus Chromebook Akui Bagi-Bagi Uang 30 Ribu US Dollar

Menurut Nadiem, fakta tersebut justru menjadi kejanggalan yang memperkuat posisinya dalam perkara ini. “Dan itu hal kejanggalan yang saya tidak kaget bahwa ini terjadi,” tambahnya.

Ia menegaskan dirinya tidak mengetahui praktik penerimaan uang tersebut. “Tidak. Dan mereka mengakui saya tidak mengetahui,” tegas Nadiem.

Nadiem juga menyoroti tudingan dugaan kemahalan harga pengadaan Chromebook melalui e-katalog. Ia menilai banyak pihak tidak memahami mekanisme e-katalog yang bersifat terbuka dan transparan.

Baca juga : Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim, Sidang Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Dilanjutkan

“Dalam proses e-katalog ini, banyak masyarakat tidak menyadari bahwa e-katalog itu bisa diakses semua orang dan transparan harganya. Saya bingung, kemahalannya di mana?” ujar Nadiem.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, setiap proses penentuan harga dalam e-katalog dilakukan melalui survei harga internal di sistem, kemudian dirangking dan dipilih yang paling murah. Bahkan setelah itu, masih ada proses negosiasi lanjutan sehingga harga kembali turun.

“Jadi ini sangat membingungkan,” kata Nadiem.

Lebih lanjut, Nadiem menegaskan bahwa kewenangan penetapan harga dalam e-katalog bukan berada di tangan menteri maupun kementerian, melainkan menjadi ranah antara vendor dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ia menekankan LKPP memiliki tanggung jawab penuh dalam memasukkan dan memverifikasi produk di e-katalog. Bahkan, pejabat direktur di bawahnya pun tidak memiliki kewenangan menentukan harga, terlebih seorang menteri.

“Direktur saja yang empat level di bawah saya tidak bisa menentukan harga, apalagi menteri,” ujar Nadiem.

Ia pun optimistis fakta-fakta tersebut akan menjadi kunci dalam pembuktian di persidangan dan meyakini dirinya akan dibebaskan.

“Itu mungkin akan menjadi kunci dari kasus saya. Insyaallah saya akan bebas, dan saat ini sedang dibuktikan,” pungkas Nadiem. (P-4)