Ekonom Sebut Permainan Suap buat Kinerja Pajak Banyak Bolongnya

KORUPSI di sektor perpajakan kembali mencuat. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.

OTT KPK tersebut berkaitan dengan dugaan suap yang bertujuan untuk pengurangan nilai pajak. Kasus ini mengemuka di tengah realisasi penerimaan pajak yang tercatat mengalami shortfall (ketidaktercapaian target penerimaan pajak) sebesar Rp271,7 triliun sepanjang 2025.

Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Baca juga : 8 Orang Ditangkap KPK dalam OTT di Ditjen Pajak, Ada Pegawai dan Wajib Pajak

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, penyebab kepatuhan pajak dan penagihan pajak masih banyak lubangnya karena permainan suap pengurangan nilai pajak.

“Pelaku usaha menghindari berbagai kewajiban pajak, akhirnya negosiasi dan muncul suap dengan petugas pajak. Akibatnya praktik underinvoicing dan under reporting laporan pajak marak terjadi,” kata Bhima kepada Media Indonesia, Minggu (11/1).

Ia mengatakan, dalam 10 tahun reformasi perpajakan hanya bersifat administratif belaka dan tidak substansial.

Menurutnya, ada perlindungan terhadap pegawai pajak yang melakukan suap, meski remunerasinya sudah tinggi sekali. “Gaji dan tunjangan pegawai pajak ini kan super tinggi, tapi tidak ada evaluasi kenapa suap masih terjadi,” tuturnya.

Bhima menekankan harus ada efek jera. Menurutnya, sanksi pidana sebaiknya maksimum dan tidak dipotong remisi bagi pegawai pajak yang menerima suap.  (H-3)