Pandji Dilaporkan ke Poisi, PDIP: Demokrasi tak Boleh Kalah oleh Rasa Tersinggung

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyayangkan pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Pandji dilaporkan atas dugaan penghasutan dan penistaan agama terkait materi stand-up comedy dalam acara “Mens Rea”.

Andreas menilai, pelaporan tersebut mengingatkan pada praktik-praktik pembungkaman kebebasan berekspresi di masa Orde Baru. Kala itu, sejumlah aktivis hingga seniman yang melontarkan kritik terhadap pemerintah harus berhadapan dengan proses hukum.

“Tekanan dari negara terhadap kebebasan berekspresi melalui intrik, ancaman dan pemanggilan terhadap seniman, budayawan mirip dengan tekanan terhadap para seniman dan budayawan pada zaman Orde Baru," kara Andreas dalam keterangan yang diterima, Jumat (9/1).

Baca juga : Pandji Pragiwaksono Dipolisikan, Legislator Ingatkan Ancaman Kriminalisasi Berekspresi

Fraksi PDIP berpandangan bahwa tidak semua bentuk pendapat atau ekspresi dari seseorang yang menyinggung dapat serta merta dipidanakan. 

“Demokrasi tidak boleh kalah oleh rasa tersinggung. Kebebasan berekspresi harus dilindungi, karena tanpa kritik dan satire, yang lahir bukan ketertiban, melainkan ketakutan”, tegas Andreas. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan ini juga mengingatkan bahwa jika setiap ekspresi kritis selalu dibalas dengan laporan hukum, maka yang tumbuh bukanlah demokrasi, melainkan ketakutan. Dampaknya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena ruang suara publik semakin menyempit, kritik sosial mati, dan ketidakadilan justru tumbuh tanpa pengawasan.

Baca juga : Ini Tanggapan Muhammadiyah terhadap Special Show Pandji Pragiwaksono Mens Rea

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah pilar demokrasi yang tidak boleh dilemahkan oleh rasa tidak nyaman, perbedaan tafsir, dan tekanan moral dari kelompok tertentu. Dalam negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, ekspresi termasuk komedi, satire, dan kritik tentang politik merupakan mekanisme sehat untuk mengoreksi kekuasaan, membuka ruang refleksi, dan menjaga kewarasan publik," kata dia.

Lebi lanjut, Andreas mendorong agar pemerintah untuk memberikan rakyat ruang dalam memberikan kritik dan kebebasan berekspresi karena hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara serta mengajak masyarakat untuk tidak reaktif dan mengedukasi bahwa kritik sosial adalah bagian penting dalam sebuah negara demokrasi. 

"kebebasan berekspresi termasuk seni dan komedi adalah hak konstitusional warga negara dan Demokrasi sehat dibangun melalui dialog dan aliterasi, bukan pelaporan dan pembungkaman," ujarnya. (P-4)