Endipat Wijaya Remehkan Donasi Warga, Pengamat: DPR Harusnya Bersyukur

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya tidak sepatutnya mencela atau menghardik donasi warga yang mencapai Rp10 miliar untuk korban bencana Sumatra. Menurut Jamil, membandingkan besarnya bantuan pemerintah dengan donasi masyarakat justru menunjukkan ketidakpekaan seorang wakil rakyat terhadap solidaritas publik.

“Pemerintah dengan menguasai semua sumber daya tentu hal biasa dapat menggelontorkan anggaran triliun ke korban bencana. Sementara warga yang dalam waktu singkat dapat mengumpulkan milyaran seharusnya diapreasi, bukan diremehkan apalagi dihardik,” ujar Ritonga saat dikonfirmasi pada Selasa (9/12).

Ritonga menegaskan pemerintah seharusnya menghargai gerakan donasi yang diinisiasi banyak influencer, salah satunya Ferry Irwandi. Itu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya solidaritas besar yang tinggi.

Baca juga : Prabowo Terima Laporan Bantuan ke Daerah Terisolir tak Lagi Dilempar dari Helikopter

“DPR seharusnya bersyukur warga masih memiliki kesetiakawanan sosial. Hal itu ditunjukkan dengan adanya donasi dari warga Rp 10 milyar untuk meringankan beban saudaranya sebangsa dan senegara,” ujar mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta tersebut.

Ritonga juga memahami bahwa ketidaksenangan Endipat tersebut kemungkinan dipicu oleh kekecewaannya terhadap komunikasi publik pemerintah yang dinilai lemah.

“Walaupun harus diakui, Endipat melampiaskan hal itu tampaknya karena kecewa kepada Menteri Komdigi Meutya Hafid. Komunikasi publik pemerintah yang lemah, sehingga membuat masyarakat tak tahu kalau pemerintah sudah menggelontorkan triliunan ke korban bencana di Aceh, Sumur, dan Sumbar,” katanya.

Baca juga : Prabowo Tegaskan Larangan Pejabat Cari Untung saat Bencana

Ia menegaskan bahwa kekecewaan tersebut seharusnya tidak dialihkan dengan meremehkan donasi masyarakat.

“Endipat seharusnya cukup mengkritik Menteri Komdigi, dan bila perlu memintanya mundur,” ucapnya.

Ritonga juga menilai lemahnya komunikasi publik terlihat sejak Komdigi dipimpin Meutya Hafid dan Dirjen KPM Fifi Aleyda Yahya. Ia juga menyoroti latar belakang keduanya yang seharusnya bisa menangani komunikasi publik.

“Jadi, kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak terlihat karena lemahnya komunikasi publik. Komdigi tampak tak banyak berperan dalam menginformasikan apa saja yang dilakukan pemerintah kepada korban bencana,” tukasnya. 

Akibatnya, kata dia, kinerja Komdigi dalam menyampaikan informasi penanganan bencana tidak tampak optimal.

“Komdigi sesungguhnya telah gagal dalam berkontribusi dalam menginformasi semua kebijakan dan action yang dilakukan pemerintah. Komdigi justru kalah dengan influencer dalam menginformasikan bencana Sumatera, termasuk penyerahan bantuan dari warga kepada korban bencana,” tambahnya.

Ritonga juga menekankan bahwa kritik Endipat seharusnya diarahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab, bukan kepada masyarakat yang membantu sesama.

“Jadi, Endipat lebih pas meminta Meutya Hafid dan Fifi Aleyda Yahya mundur dari jabatannya. Hal itu lebih bijak daripada menghardik dan meremehkan donasi warga yang milyaran,” pungkasnya. (E-3)