Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
CENTER for Indonesian Strategic Action (CISA) merilis survei tentang persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil. Survei itu menggunakan empat indikator untuk mendapatkan persepsi publik. Pertama, indikator penegakan hukum dan keamanan siber. Kedua, persepsi publik terhadap kinerja Polri. Ketiga, dukungan dan harapan masyarakat terhadap institusi Polri dan keempat, reformasi Polri.
Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa menjelaskan secara umum persepsi publik terhadap Polri sangat positif dan itu terlihat dari data survei. Menurutnya, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
“Berdasarkan data survei, menggunakan empat indikator, gakum dan keamanan siber, kinerja Polri, dukungan dan harapan publik terhadap institusi Polri serta reformasi kepolisian secara umum semua hasilnya positif, masyarakat puas dan berharap agar Polri dapat menjadi simbol supremasi sipil,” kata Herry melalui keterangannya, Senin (24/11).
Herry melanjutkan, secara kumulatif, masyarakat menilai bahwa Polri sebagai bagian dari institusi penegak hukum sudah berjalan baik. Sebesar 69,5% responden menilai kondisi penegakan hukum saat ini sudah baik, yakni gabungan sudah cukup baik, sudah baik, dan sudah sangat baik. Sedangkan 17,9% menjawab masih buruk, dan sebesar 12,6% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Begitu pula untuk keamanan ruang maya. Hasilnya, secara kumulatif sebesar 62,9% menilai kondisi keamanan siber saat ini sudah baik, 28,9% menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 8,2% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Terkait indikator kinerja Polri, secara kumulatif sebesar 76,5% mengukur kinerja Polri baik, 14,3% menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 9,2% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Hal itu berbanding lurus dengan pertanyaan berikutnya terkait kepuasan kinerja Polri. Berdasarkan data survei, sebesar 72% responden puas, sedangkan 19,9% menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 8,1% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Survei CISA mendalami lebih lanjut persepsi publik terhadap transparansi kinerja Polri. Herry mengatakan saat diajukan pertanyaan apakah kinerja Polri masih belum transparan, sebanyak 69,7% masyarakat menilai kinerja Polri sudah transparan, 28,9% menjawab masih belum transparant, dan terakhir sebesar 1,4% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Terkait kinerja Polri, CISA juga menggali tentang pandangan publik dalam penanganan laporan masyarakat. Sebanyak 66,9% responden sudah puas, 19% menjawab masih belum puas, dan terakhir sebesar 14,1% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Di indikator selanjutnya, Herry menjelaskan, sebesar 72% masyarakat setuju jika Polri merupakan institusi yang diharapkan dapat menjadi simbol supremasi sipil. Sedangkan sisanya, 8,5% responden menjawab tidak setuju dan sebesar 19,5% lainnya menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab. Ia melanjutkan, CISA kemudian mengajukan pertanyaan untuk mengukur harapan itu dengan dukungan publik.
“Saat diajukan pertanyaan, seberapa besar dukungan Anda bila Polri diharapkan dapat menjadi simbol supremasi sipil? Sebanyak 77% masyarakat mendukung kumulasi dari penilaian cukup mendukung, mendukung, dan sangat mendukung, lalu sisanya, sebanyak 6% responden menjawab tidak mendukung dan terakhir sebesar 17% responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” paparnya.
Diketahui, survei CISA dilakukan pada 14 November-20 November 2025. Populasi survei ini adalah seluruh WNI yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1320 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan margin of error sekitar ± 2.7 persen pada tingkat kepercayaan 95%. (H-2)
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Pilkada melalui DPRD hanya dapat diterima secara demokratis apabila memenuhi standar legitimasi yang jauh lebih tinggi dibanding sekadar efisiensi anggaran.
Penilaian positif ini terekam dalam berbagai survei nasional maupun internasional yang menempatkan Polri sebagai salah satu lembaga paling kredibel di mata publik.
KEPUASAN publik atas kinerja pemerintahan Prabowo Subianto masih tinggi berdasarkan hasil survei.
Hasil Red Talk akan dijadikan fondasi pembaruan partai menghadapi dinamika pemilih muda, eskalasi ruang digital, dan tantangan ekonomi rakyat.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved