Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) menyatakan kesiapannya untuk berperan sebagai mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkokoh ketahanan dan sistem pertahanan negara. Komitmen tersebut tertuang dalam Piagam Musyawarah Nasional (Munas) IX IARMI yang disahkan pada rangkaian kegiatan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (23/11/2025).
Sekretaris Presidium Sidang Munas IX IARMI, Rasminto, mengatakan bahwa seluruh rekomendasi dalam piagam itu sejalan dengan arah pembangunan pertahanan yang sedang dijalankan pemerintah. Ia menegaskan bahwa IARMI siap terlibat langsung dalam mendukung implementasi kebijakan pertahanan nasional.
“Piagam Munas IX IARMI mempertegas kesiapan kami menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan agenda pertahanan nasional,” ujar Rasminto dalam pernyataan tertulis, Senin (24/11).
Salah satu poin krusial dalam piagam tersebut adalah dukungan terhadap penerapan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) secara operasional, khususnya melalui pelibatan Menwa dan alumni sebagai bagian dari komponen pertahanan negara.
“Kami siap berkontribusi dalam pembinaan komponen cadangan maupun pendukung, termasuk penyusunan modul pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan lingkungan kampus,” jelasnya.
IARMI juga menekankan urgensi koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi ancaman hybrid, bencana alam, dan isu keamanan dalam negeri. Rasminto menilai bahwa tantangan pertahanan modern membutuhkan kerja terpadu antarinstansi.
“Sinergi antara TNI, Polri, BNPB, BSSN, pemerintah daerah, dan lembaga intelijen harus diperkuat. Pemerintahan Presiden Prabowo telah bergerak ke arah itu, dan IARMI siap mendukungnya,” tegasnya.
Dalam piagam tersebut, IARMI mengusulkan pembentukan pusat “situational room” nasional berbasis data dan analisis real-time sebagai sarana pengambilan keputusan strategis.
“Dinamika ancaman bergerak cepat. Pemerintah memerlukan pusat analisis bersama yang aktif setiap waktu,” tambahnya.
IARMI juga menyampaikan dukungannya terhadap agenda reformasi hukum yang tengah menjadi fokus pemerintah. Menurut Rasminto, stabilitas keamanan nasional sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Supremasi hukum adalah fondasi pertahanan. Tanpa itu, stabilitas nasional akan rapuh,” ujarnya.
Dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik, piagam tersebut menilai bahwa kebijakan pertahanan dan diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo telah berada di jalur yang tepat. IARMI menyebut dinamika kawasan, termasuk situasi di Laut Natuna Utara dan persaingan kekuatan besar, menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi.
“Pertahanan dan diplomasi harus berjalan beriringan. Posisi Indonesia sebagai negara kunci di ASEAN perlu diperkuat dengan kapasitas nyata,” kata Rasminto.
Munas IX IARMI juga memberikan dukungan pada program modernisasi alutsista dan penguatan industri pertahanan nasional, termasuk kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, alumni, dan industri strategis.
“Tantangan baru memerlukan kemampuan baru. Kemitraan triple helix adalah kuncinya, dan IARMI siap mengambil peran penting,” ujar dia.
Rasminto menegaskan bahwa Piagam Munas IX menjadi sikap resmi IARMI atas arah pembangunan pertahanan nasional.
“Posisi IARMI jelas: mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan memastikan pelaksanaannya dapat diwujudkan secara konkret di lapangan,” tutupnya. (E-3)
Sjafrie menekankan bahwa silaturahmi kepada para tokoh senior merupakan tradisi yang krusial untuk menjaga kesinambungan strategi pertahanan negara.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyebut negara yang tidak berinvestasi dalam industri pertahanan akan menjadi bangsa budak.
PT Krakatau Steel menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dari Lembaga Ketahanan Nasional.
Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
Langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi amanat Pasal 15 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan, kehadiran Seskab Teddy di berbagai kegiatan lapangan pejabat atau menteri Kabinet Merah Putih merupakan hal yang wajar.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan pernyataannya terkait pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto membahas eskalasi konflik Iran-Israel melalui telepon.
LANGKAH Presiden Prabowo Subianto yang aktif berkomunikasi lintas daerah, menjalin hubungan dengan kepala negara, hingga bersilaturahmi dengan para presiden terdahulu dinilai strategis.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved